Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tak boleh ada anak di Jakarta yang putus sekolah hanya karena masalah biaya.
Hal ini disampaikan Pramono menanggapi temuan puluhan anak putus sekolah di Jakarta Barat yang diungkap DPRD DKI Jakarta.
“Bagi saya pribadi sebagai Gubernur Jakarta, jangan sampai di Jakarta anak yang tidak bisa sekolah, karena tidak punya biaya pendidikan,” ucapnya, Kamis (14/8/2025).
Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan, pemerintah bakal hadir memberikan bantuan kepada anak-anak itu agar tidak putus sekolah.
Berbagai program pun sudah mulai dijalankan, salah satunya ialah program sekolah swasta gratis yang kini sudah diuji coba di 40 sekolah di ibu kota.
Dengan program ini, anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri tak perlu berkecil hati karena mereka bisa tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta secara gratis.
“Jadi kalau selama karena tidak punya biaya pendidikan, maka pemerintah akan hadir dan untuk itu kami sudah mengaturnya,” ujarnya.
Terkait temuan DPRD DKI Jakarta terkait masih banyak anak kurang mampu yang belum tersentuh bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Pramono mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk menelusurinya.
Bila benar demikian, ia meminta anak-anak itu diprioritaskan untuk menerima bantuan pendidikan KJP Plus.
Di sisi lain, Pramono juga mengungkap adanya anak putus sekolah di Jakarta yang bukan karena masalah biaya.
“Untuk anak putus sekolah, saya sudah minta Kepala Disdik untuk mendalami, memang ada yang anaknya tidak mau sekolah, tetapi kalau kemudian persoalannya karena tidak punya KJP, maka untuk diprioritaskan mendapatkan KJP,” tuturnya.
Sebelumnya, Puluhan anak di wilayah Kecamatan Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat ternyata harus putus sekolah karena faktor ekonomi.
Fenomena tersebut diungkap Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, di mana tercatat sejauh ini ada 48 anak putus sekolah yang ditemukan pihaknya.
"Jadi ini fenomena gunung es di DKI Jakarta soal anak-anak putus sekolah," kata dia di Duri Kosambi, Cengkareng, Kamis (14/8/2025).
Politisi PAN itu mengatakan, mayoritas anak putus sekolah berada dari Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Semanan, dan Tegal Alur, Kalideres.
“Yang paling banyak dari Kosambi. Total ada 48 anak, sebagian besar masih SD, sebagian lainnya menuju SMP,” ujar Lukmanul.
Lukmanul mengatakan, dari hasil penelusuran timnya, penyebab utama anak-anak ini putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga.
Banyak dari mereka merupakan anak yatim dengan orangtua yang menganggur, sehingga tidak mampu membiayai pendidikan.
“Sebagian besar orangtua mereka memang tidak mampu secara ekonomi. Ada yang yatim juga. Yang miris, mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti KJP,” ujarnya.
Lukmanul menyoroti masih banyaknya anak yang belum tersentuh bantuan pendidikan meski anggaran KJP DKI Jakarta mencapai triliunan rupiah.
“Kalau tidak keliru, anggaran subsidi KJP tahun 2026 sekitar Rp3,4 triliun. Tapi ternyata masih ada yang belum dapat,” tambahnya.
Terkait langkah lanjutan, Lukmanul menyebut pihaknya akan mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyekolahkan kembali anak-anak tersebut. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan usia.
“Nanti kita sarankan ke Pemda, dilihat usianya. Kalau usianya sudah 12 tahun tapi masih kelas 1 SD kan tidak cocok.
Jadi bisa ke sekolah paket. Tapi pemerintah daerah yang akan mengatur. Tugas kami hanya menyampaikan bahwa ini masalah serius,” jelas Lukmanul.
Ia juga menyoroti program sekolah swasta gratis yang disebut belum merata. Di wilayah seperti Kosambi dan Semanan, fasilitas ini belum dirasakan masyarakat.
“Sekolah gratis itu bagus, tapi harusnya pemerintah riset dulu. Di mana saja daerah padat penduduk yang butuh sekolah. Jangan sampai ada program gratis tapi daerahnya nggak dapat,” tegasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya