Buruh Tutup Akses Jalan Medan Merdeka Selatan, Macet Mengular Sampai Balai Kota

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, akses Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup menuju arah Kawasan Patung Kuda. 

Pantauan TribunJakarta.com, buruh menggelar aksi tepat di depan BSI Tower, mereka berkumpul dan menggelar aksi di tengah jalan hingga tepaksa arus lalu lintas dialihkan. 

Pihak kepolisian yang mengawal jalannya aksi mengalihkan arus kendaraan dari arah Balai Kota menuju Kawasan Patung Kuda melalui Jalan Agus Salim. 

Awalnya, massa buruh hendak menggelar unjuk rasa di depan Istana. Namun, kepolisian menggeser titik aksi di Jalan Mendan Merdeka Selatan dekat Kawasan Patung Kuda. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal kritik pedas terhadap pengamanan aksi unjuk rasa buruh, Senin (29/12/2025).
​
Said Iqbal menilai, tindakan aparat kepolisian yang menghalangi massa buruh mendekati Istana Negara merupakan bukti mundurnya demokrasi di Indonesia. 

Ia bahkan menyebut cara-cara yang digunakan aparat cenderung militeristik.

​"Teman-teman bisa lihat, demokrasi di Indonesia makin mundur. Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral yang tidak boleh didatangi rakyatnya, termasuk buruh," ujar Said Iqbal kepada wartawan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Tak Boleh Dekati Istana

​Kekecewaan Said Iqbal memuncak saat melihat jalannya pengamanan di lapangan. 

Ia menyayangkan adanya tindakan represif terhadap peserta aksi yang jumlahnya hari ini memang belum terlalu besar.

​"Hari ini kita dipertontonkan bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek, para peserta aksi didorong. Ini sudah kembali ke zaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi demonstran," tegasnya.

​Ia pun mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui kondisi di lapangan, di mana para buruh yang hendak menyampaikan aspirasi justru dihadapi bak musuh bersenjata.

​"Apakah Bapak Presiden Prabowo tahu bahwa para demonstran sekarang dihadapi bagaikan menghadapi musuh? Kami protes keras kepada Pemerintah dan Kepolisian RI," lanjut Iqbal.

UMP Naik 6,17 Persen 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.

Penetapan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah melalui serangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5.729.876,” kata Pramono.