Mahasiswa Desak BUMD Tak Cuma Cari Profit, DPRD DKI Janji Evaluasi Dharma Jaya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bakal mengevaluasi kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perumda Dharma Jaya.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
DEMO DEPAN GEDUNG DPRD DKI - Massa mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bakal mengevaluasi kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perumda Dharma Jaya.

Hal ini disampaikan Basri Baco usai menerima audiensi perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Adapun massa AMPSI sebelumnya menggelar aksi demo di depan Gedung Parlemen Kebon Sirih pada Kamis siang tadi.

Dalam demo tersebut, salah satu tuntutan mereka kalah soal transparansi keuangan dan fungsi sosial perusahaan daerah.

“Kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD agar lebih transparan, terutama dalam penganggaran keuangan,” kata Baco.

Politikus Golkar ini juga menegaskan perusahaan daerah seharusnya bukan hanya mencari laba, tetapi juga wajib mengedepankan pelayanan publik.

“Yang digaris bawahi di sini mengenai Dharma Jaya dan nanti tetap kami tindaklanjuti. Enggak usah khawatir dan ini boleh dikontrol,” ujarnya.

Sebagai informasi, AMPSI dalam aksinya menyoroti adanya dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan BUMD, khususnya Dharma Jaya. 

Mereka menilai perusahaan bidang pangan itu tidak boleh hanya berorientasi pada profit, melainkan juga menjaga ketahanan pangan dan memberi manfaat langsung kepada rakyat.

“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” tegas perwakilan AMPSI, Muhammad Ikhsan.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan di BUMD, mulai dari perbedaan data internal-eksternal hingga dugaan manipulasi pajak.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved