Tak Cuma Soal Beton KCN, Nelayan Cilincing Keluhkan Limbah yang Cemari Lautan: Kita Semua Bersalah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING - Nelayan tak cuma mengeluhkan soal keberadaan struktur beton yang terpasang di perairan Cilincing, Jakarta Utara dan belakangan viral.

Mereka juga mengeluhkan masalah limbah yang tak habis-habisnya mencemari lautan.

Keluhan ini disampaikan ketua perwakilan nelayan Cilincing, Danu Waluyo, dalam konferensi pers permasalahan tanggul beton yang viral bersama manajemen pemilik proyek yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan perwakilan pemerintah salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Pertanian, Jumat (12/9/2025) kemarin.

Danu mengatakan, selain soal adanya struktur beton yang membuat perjalanan menuju ke tempat menangkap ikan terkendala, ada masalah lain yang tak kalah krusial terjadi di lautan Cilincing, yaitu masalah limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga.

"Kami punya permasalahan yang setiap tahun terkait dengan masalah limbah industri. Masalah limbah industri itu melalui sungai, di sini ada keterlibatan seluruh wilayah," kata Danu, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Menurut Danu, limbah industri dan limbah rumah tangga masuk melalui aliran sungai yang ada di DKI Jakarta dan pada akhirnya bermuara ke sungai.

Kata dia, permasalahan limbah ini adalah kesalahan semua pihak.

Adapun dampak yang dirasakan para nelayan ialah terganggunya hasil tangkapan hingga kerusakan pada kapal-kapal penangkap ikan.

"Karena limbah rumah tangga maupun limbah industri semua melalui sungai yang bermuara di laut. Faktor kerugian yang dihadapi oleh nelayan, baling-baling harus terkena sampah," kata Danu.

"Jadi semua itu terkena dampak, industri maupun rumah tangga, kita semua bersalah, kita akui saja," sambungnya.

Curhat ke KCN

Di kesempatan yang sama, Danu juga mengutarakan langsung keluhan mereka terkait adanya struktur beton yang terpasang di perairan Cilincing, Jakarta Utara kepada pemilik proyek, PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Danu menyebut, hasil tangkapan mereka berkurang sampai 70 persen akibat adanya proyek struktur beton yang sebelumnya viral dan disebut sebagai tanggul beton itu.

"Kemarin kami didampingi oleh Sudin KPKP, kami mengajukan ada pihak nelayan dari pihak kami dirugikan, kami mengajukan kepada KCN. Anggota kami dirugikan, pencarian hasil tangkap sampai 70 persen," kata Danu di depan manajemen PT KCN.

Danu mengatakan, berkurangnya hasil tangkapan para nelayan karena ada pekerjaan proyek pelabuhan yang dilakukan KCN.

Ia pun menyebut, dampak yang dirasakan nelayan bukan cuma soal hasil tangkapan, tapi juga pengeluaran bahan bakar yang bertambah karena keberadaan struktur beton membuat jalur melaut mereka harus berubah.

Mewakili para nelayan Cilincing, ia pun meminta solusi dari Pemprov DKI Jakarta serta pihak KCN untuk permasalahan ini.

"Kami didampingi oleh pihak Sudin KPKP mencari solusinya seperti apa. Dengan adanya tanggul beton sekarang ini, nelayan dirugikan karena harus memutar. Setidaknya ada bahan bakar yang bertambah, ditanggapi oleh beliau. Lalu dengan proses pembangunan, itu yang paling dirasakan berkurangnya hasil tangkap sampai sejauh ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, manajemen KCN membantah apa yang ada di perairan itu adalah tanggul untuk membatasi area nelayan.

KCN menegaskan beton-beton itu adalah tanggul pemecah gelombang atau breakwater yang merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan KCN di pesisir timur Jakarta Utara.

Tanggul yang dimaksud terbuat dari sheet pile yang dipancang ke dalam laut untuk menandai area pembangunan dermaga atau pier 3, proyek reklamasi KCN yang akan dimulai setelah pembangunan pier 2 rampung tahun 2025 ini.

Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengungkapkan, proyek pembangunan pelabuhan KCN sudah selesai sekitar 70 persen.

Menurut dia, dari rencana pembangunan dermaga atau pier, yang sudah selesai dibangun dan telah dioperasikan total adalah pier 1.

Di sisi lain, pier 2 dari pelabuhan KCN sudah rampung setengahnya dan akan selesai tahun ini.

"Proyek ini baru jadi 70 persen, ada pier 1, ada pier 2 yang di tengah baru setengah, akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini, sekarang jadi rame isunya ada tanggul beton, itu kalo kita lihat itu breakwater bagian dari pembangunan pelabuhan," kata Widodo.

Widodo mengungkapkan, tanggul beton yang belakangan disoroti itu adalah bagian dari pembangunan pelabuhan sebagai salah satu proyek strategis nasional.

Proyek pelabuhan KCN merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

Proyek ini dibangun tanpa memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam konsesi yang ditandatangani, seluruh hasil pembangunan akan menjadi milik negara melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi ini kami bukan bikin pulau lalu kami kavling-kavling dan jual, bukan perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan, kami tak bisa jual apapun, ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah. Kami investor itu mengacu kepada aturan main yang sudah ditetapkan oleh regulator," ucap dia.

Di sisi lain, terkait keluhan nelayan yang kesulitan melaut karena adanya beton-beton itu, Widodo menuturkan saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan solusi jangka panjang.

Solusi jangka panjang, termasuk rencana pemberian kompensasi, akan menyasar 700 nelayan ber-KTP DKI Jakarta yang menetap di pesisir Cilincing.

Diketahui, hasil pendataan, ratusan nelayan itu mengoperasikan 1.100 kapal ikan.