Beda Analisa Rocky Gerung dan Pengamat Politik Soal Qodari Jadi KSP, Tapi Kompak Bahas Ide 3 Periode
Pengamat politik dari Unas dan Rocky Gerung memberikan analisa berbeda mengenai penunjuka M Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting memberikan analisanya mengenai penunjukan Muhammad Qodari atau M Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Pandangan Selamat Ginting berbeda jauh dengan akademisi, Rocky Gerung.
Sekedar informasi,Presiden Prabowo Subianto resmi melantik M Qodari sebagai KSP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Qodari menggantikan AM Putranto yang sebelumnya diberhentikan dengan hormat.
Selamat Ginting menyebutkan penunjukkan M Qodari memperlihatkan bahwa kubu Jokowi diakomodasi dalam politik pemerintahan Prabowo Subianto.
"Contohnya itu tadi menukar posisi Godari menggantikan AM Putranto yang seorang Letnan jenderal. Nah, ini dalam kompromi ini bukan sekedar maaf-memaafkan, tapi juga strategi konsolidasi untuk memperkuat stabilitas politik," kata Selamat Ginting dikutip dari akun Youtube Forum Keadilan TV, Kamis (18/9/2025).
Ia menyebutkan M Qodari telah dianggap sebagai orang dekat Jokowi. Bahkan, kata Selamat Ginting, masa jabatan tiga periode untuk Presiden ke-7 RI, Jokowi konon merupakan ide Qodari.
"Artinya memang publik harus juga bisa membaca bahwa Prabowo itu tidak seketika me menepis atau menendang orang-orang Jokowi," katanya.
"Jadinya ini harus dipahami juga bahwa memang ada kebutuhan Presiden Prabowo terhadap figur Qodari. Bukan hanya sekedar dia coba menutup luka-luka lama nih Prabowo. Luka lama terhadap Jokowi juga, luka lama terhadap tokoh-tokoh senior yang dulu berseberangan dengan dirinya. Nah, ini persoalan transisi di era Jokowi kepada era Prabowo Subianto ternyata sampai sekarang tetap dijalankan," sambungnya.
Selamat Ginting pun melihat Presiden Prabowo Subianti masih menjalankan pola transisi politik. Hal itu terlihat saat KSP dipegang oleh Jenderal (Purn) Moeldoko pada era Jokowi.
Lalu, Prabowo Subianto mengganti Moeldoko dengan AM Putranto yang tidak ada irisannya dengan Jokowi.
Selamat menduga Prabowo melihat ada celah kosong dimana dirinya tetap membutuhkan hubungan baik dengan Jokowi.
"Karena ini memang strategi politik yang menyeluruh untuk bisa pelan-pelan apa mengubah orang bertransformasi dari loyalis Jokowi menjadi loyalis Prabowo," katanya.
Menurut Selamat Ginting, KSP memiliki fungsi strategis yang harus ada di dalam istana.
Pasalnya, KSP bukan hanya sekadar jabatan administratif belaka, tetapi juga dapur kebijakan presiden.
"Untuk apa? pengendalian isu komunikasi strategis dan koordinasi lintas kementerian. Dan ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh Putranto," imbuhnya.
Sedangkan Qodari yang memiliki rekam jejak sebagai pengamat politik dan doktor ilmu politik dianggap mampu mengendalikan isu strategis dan koordinasi lintas kementerian.
"Nah, karakter Putranto menurut saya mengapa Prabowo akhirnya mengganti menurut saya mungkin tidak cocok karakter militer menghadapi kebutuhan politik di masa transisi ini. Jadi harus orang yang luas tidak kaku. Nah, Qodari ini kan luas sekali," katanya.
"Nah, ini ini kelebihan Qodari yang mungkin dilihat oleh Prabowo Subianto apa namanya sebagai tokoh politik aktif yang bisa menjembatani peralihan dari era Jokowi kepada era Prabowo," sambung Selamat Ginting
Beda dari Pengamat Politik
Sementara itu, Rocky Gerung mengkritik keras Prabowo Subianto yang mengangkat Qodari sebagai KSP.
Menurut Rocky, posisi KSP sama saja orang nomor dua di Istana.
Sayangnya, Rocky menganggap Qodari bukanlah sosok yang tepat berada di jabatan setinggi itu.
Qodari dinilai memiliki rekam jejak yang berlawanan dengan demokrasi, yaitu pernah mengusung jabatan presiden tiga periode untuk Jokowi.
Konsultan politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer itu karib disebut sebagai penggaung utama Jokowi tiga periode, walaupun konstitusi mengatur jabatan presiden maksimal hanya dua periode.
Jelang Pilpres 2024 lalu, bahkan, Qodari ikut mengusulkan pasangan Jok-Pro atau Jokowi-Prabowo, upaya mendukung Jokowi menjadi presiden untuk periode ketiga, dan menyandingkannya dengan Prabowo, mantan rival pada Pilpres 2019 dan 2014.
Seperti diketahui, gerakan tiga periode ramai ditentang masyarakat, terutama aktivis demokrasi. Sebab,pembatasan masa jabatan merupakan salah satu tuntutan reformasi yang tidak boleh dibatalkan.
"Jadi kedudukan itu dianggap sebagai Presiden tidak peka dengan tuntutan reformasi. Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin tu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis," kata Rocky berbicara di program FNN, Youtube @RockyGerungOfficial_2024, tayang Kamis (18/9/2025).
Menurut Rocky, dengan Qodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai tiga periode.
"Dalam kedudukan dia sekarang dianggap bahwa Presiden Prabowo menyetujui sifat manipulatif dari apa yang dilakukan oleh Qodari itu menyorongkan ide tiga periode dan itu yang kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi tiga periode dong."
"Kira-kira begitu jalan pikirannya. Jadi etos di dalam demokrasi yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo bahwa orang seperti Qodari harusnya tidak boleh ada di dalam kabinet yang bersifat ingin memajukan demokrasi. Kenapa? Karena pikiran Qodari konservatif, tidak progresif. Konservatif artinya ingin kekuasaan itu tidak berubah. Dan itu yang dia buktikan dengan, bahkan metode ilmiah supaya Jokowi itu diperpanjang tiga periode," paparnya.
Rocky pun menyebut Prabowo tidak memahami demokrasi. Menurutnya, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan kali ini menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi.
"Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo enggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan. Kan kalau dia mengerti demokrasi maka dia mesti bilang aparat saya harus orang-orang yang tidak tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi."
"Tiga periode itu melanggar konstitusi tapi diupayakan melalui suara orkestrasi yang dipimpin oleh Qodari. Jadi dari segi itu, Presiden Prabowo cacat etis akhirnya dalam catatan netizen karena menaikkan kedudukan saudara Qodari sehingga mercusuar demokrasi justru terhalang oleh awan gelap yang dipromosikan oleh saudara Qodari ketika menjadi bagian atau agen dari kepentingan Jokowi untuk memaksa publik menerima ide tiga periode," jelasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/prabowo-pelototi-qodari.jpg)