Spanduk Tolak Aturan Larangan Jual Rokok Raperda KTR Muncul di DPRD Jakarta

"Setelah selesai pembahasan di Pansus akan kami sampaikan ke Pak Gubernur dan kalau memungkinkan akan dirapimkan agar masukkan semua SKPD terkait itu bisa kita serap," kata Afifi dalam rapat Ranperda KTR, Kamis (2/10/2025).

Dia memastikan, draft Raperda KTR yang saat ini dibahas di panitia khusus (pansus) DPRD DKI Jakarta sifatnya masih terbuka atas saran dan koreksi.

"Jadi, pada prinsipnya, draftnya masih terbuka, masih dinamis. Masukan dari masyarakat ini masih memungkinkan untuk dimasukan," tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan memetakan segala masukan dan aspirasi, agar Raperda yang dihasilkan lahir melalui cara yang demokratis.

"Jangan sampai adanya Raperda KTR ini membuat kegaduhan dan mengganggu perekonomian masyarakat, termasuk yang ultramikro, UMKM tadi," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Perda KTR dibuat untuk melindungi masyarakat tanpa mengorbankan kegiatan perekonomian.

“Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM,” tegas Pramono.

Berita Update

• Baca juga: Pansus Raperda KTR Sepakati Tambahan Aturan, Satpol PP Dapat Wewenang Menyidik
• Baca juga: PDI Perjuangan Janji Perjuangkan Aspirasi Pedagang Kecil Terdampak Perda KTR DKI Jakarta
• Baca juga: Perda KTR Masih Digodok, Dinsos DKI Siapkan Sanksi Unik, Apa Saja?

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita