Anggaran Dipotong, Pramono Diminta Bentuk Tim Khusus Sisir RAPBD 2026: Belanja Boros Dihapus 

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ucapnya, Senin (6/10/2025).

Dinas dan BUMD Diminta Putar Otak

Menghadapi pemangkasan anggaran ini, Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan efisiensi besar-besaran.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami lakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Pramono menyebut, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memantau langsung pemanfaatan setiap rupiah anggaran daerah agar lebih tetap sasaran.

Subsidi Transportasi Terancam

Meski banyak pos anggaran bakal dikurangi, Gubernur Pramono memastikan program sosial untuk warga menengah ke bawah tetap aman.

“Hal yang berkaitan dengan KHP yang dibagi untuk 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagi untuk 16.979,” tuturnya.

Namun di sisi lain, subsidi transportasi publik, seperti Transjakarta saat ini tengah dikaji ulang.

“Subsidi transportasi kita kan besar sekali. Sekarang (naik Transjakarta) ke mana aja bayarnya Rp3.500, karena subsidi transportasi kita per orang bisa hampir Rp15.000,” kata Pramono.

Pernyataan ini tentu membuka kemungkinan adanya penyesuaian tarif Transjakarta, meski Pramono menegaskan hal itu masih dikaji dan belum menjadi keputusan.

Rekrutmen PJLP 2026 Dikurangi

Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa pemangkasan ini tak ada berdampak pada tunjangan dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga petugas pemadam kebakaran (damkar) bakal dikurangi.

“Jadi tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN. Tapi karena ada pengurangan (DBH), mungkin peluang (kerja sebagai PJLP) juga akan berkurang,” ucapnya.

Adapun untuk tahun ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka rekrutmen 1.000 rekrutmen PPSU, 1.100 petugas damkar, dan 500 pasukan putih.

Untuk PJLP yang sudah diterima tahun ini, Pramono menjamin tidak akan ada pengurangan.

“Untuk PJLP yang diterima tahun ini, tahun 2025, tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Cari Terobosan Pembiayaan