Pramono Beda dari Gubernur Se-Indonesia soal Kebijakan Menkeu Purbaya, Sherly dan Mualem Kompak

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026 dari pemerintah pusat sedang menjadi isu besar.

Para gubernur melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) protes langsung dengan menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Namun Gubernur Jakarta, Pramono Anung beda sendiri. Ia menerima dengan legawa bahkan mendukung langkah Menkeu yang baru menjabat sebulan itu.

Seperti diketahui, TKD adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

Komponen utama TKD yang paling banyak disorot karena prosentase pemotongan yang besar adalah Dana Bagi Hasil (DBH).

Purbaya selaku Menkeu yang mengelola APBN, memangkas TKD seluruh daerah dengan besaran bervariasi sampai 35 persen.

Mualem dan Sherly Kompak

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang karib disapa Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi dua dari perwakilan APPSI yang menemui Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Keduanya pun menjadi perwakilan yang berbicara dengan awak media setela pertemuan tersebut.

Mualem pun mengungkap aspirasi para gubernur yang disampaikan langsung ke Purbaya.

Ada beberapa isu yang disampaikan, termasuk yang utama dalah soal pemangkasan TKD.

Aceh sendiri mengalami penmotongan TKD sampai 25 persen. Sedangkan, wilayah lain ada yang sampai 35 persen.

"Kalau Aceh dalam 25 persen. Dan lain-lain ada 30-35 persen," kata Mualem.

Politikus Partai Aceh itu berharap Menkeu Purbaya bisa menangguhkan pemotongan TKD, sebab akan menjadi beban keuangan di daerah.

"Ya semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata mantan pemimpin gerilya Gerakan Aceh Merdeka itu.

Senada, Gubernur Sherly juga menyuarakan agar pemerintah pusat tidak memotong TKD.