Purbaya Dorong Exit Strategy Pramono Usai DBH Jakarta Dipotong Rp 15 Triliun Ditiru Daerah Lain

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuji langkah cerdas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund.

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuji langkah cerdas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund.

Exit strategy Pramono ini menyiasati terkoreksinya Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun. 

Otomatis, APBD DKI Jakarta 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 95,35 triliun harus terkoreksi menjadi Rp 79,06 triliun.  

DBH Jakarta Paling Besar

Menteri Purbaya menjelaskan, pemotongan DBH Jakarta lebih besar dibanding daerah lain. Ia menekankan pemotongan ini bersifat sementara.

Beda dari Jakarta, Jawa Barat mendapat pemotongan DBH hanya Rp 2,48 triliun, sementara Jawa Timur Rp 2,81 triliun.

PURBAYA TEMUI PRAMONO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Gubernur Pramono Anung saat bertemu di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
PURBAYA TEMUI PRAMONO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Gubernur Pramono Anung saat bertemu di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Pemotongan ini sudah proporsional, berdasar semakin besar kontribusi suatu daerah terhadap penerimaan negara, semakin besar pemotongannya. 

“Kira-kira begitu, sesederhana itu. Itu semacam pukul rata berapa persen, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” ucap Purbaya saat bertemu Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Purdue, Indiana, Amerika Serikat, ini meyakini Jakarta masih mampu bertahan meski mengalami pemotongan DBH yang signifikan.

Ia menegaskan, jika ekonomi membaik dan penerimaan negara meningkat, pemerintah pusat akan meninjau kembali dan mengembalikan DBH ke daerah.

Purbaya memprediksi peninjauan kembali untuk pengembalian DBH tersebut ke daerah paling cepat triwulan kedua tahun depan.

"Saya akan hitung lagi berapa pajak yang masuk. Kalau lebih, dana akan dikembalikan ke daerah,” jelas Purbaya.

Masih kata Purbaya, pengembalian dana akan dilakukan dengan catatan belanja daerah tetap tertib. 

Langkah ini diambil agar APBN tetap seimbang, tapi daerah, termasuk Jakarta, tetap bisa menjalankan kegiatan dan layanan publik. 

Dalam pertemuan Selasa pagi, Purbaya mengapresiasi Gubernur Pramono dan jajarannya yang menerima pemotongan DBH Jakarta Rp15 triliun.

Purbaya, bahkan melontarkan gurauan tajam yang langsung mencuri perhatian.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved