Kata Gubernur Pramono Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta

Fakta Indonesia menduga, wacana tersebut justru mengarah pada upaya menambah porsi subsidi kepada PT Transjakarta tanpa dibarengi keterbukaan anggaran.

"Hal ini yang perlu kita pertanyakan dan dipertanggungjawabkan ke publik karena adanya pemotongan anggaran pemerintah pusat yang mencoba mewacanakan kenaikan tarif Tranjakarta dan patut diduga untuk menambah peningkatan untuk subsidi Tranjakarta," papar Ari.

Ari menegaskan, Fakta Indonesia menolak tegas wacana kenaikan tarif Transjakarta dan mendesak BUMD transportasi tersebut untuk mencari alternatif sumber pendanaan tanpa membebani pengguna.

Mereka menyarankan agar PT Transjakarta lebih kreatif dalam menggali potensi pendanaan melalui skema Non Fare Box seperti iklan di bus dan halte, penamaan halte atau "naming rights" hingga penyewaan aset milik Transjakarta.

"Kami mendukung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk terus mendorong BUMD agar lebih transparan dan inovatif. Jangan hanya mengandalkan tiket penumpang sebagai sumber pendanaan utama," tegas Ari.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga telah mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan hal tersebut.

Hal ini menyusul pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.

Dengan pemangkasan ini, pendapatan Jakarta menurun drastis dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun.

Pramono bilang, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji ulang seluruh skema subsidi dan belanja nonprioritas, termasuk kemungkinan efisiensi di sektor transportasi.

Sebagai informasi, selama ini Pemprov DKI Jakarta menanggung subsidi cukup besar di sektor ini, angkanya bisa mencapai Rp15.000 per penumpang.

“Nah berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ujarnya.

Selain itu, Pramono menginstruksikan kepada seluruh dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Instruksi ini disampaikan setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

Selain itu, Pramono menginstruksikan kepada seluruh dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Instruksi ini disampaikan setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

Dibahas di DPRD