Pendataan Kacau, Warga Menengah ke Bawah di Jakarta Terancam Tak Dapat Bansos

Tayang: Rabu, 19 November 2025 16:24 WIB

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Nur Indah Farrah Audina

Pendataan Kacau, Warga Menengah ke Bawah di Jakarta Terancam Tak Dapat Bansos

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menyampaikan keluhan masyarakat. Kevin mengatakan persoalan terbesar di lapangan adalah masih banyak warga yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dampaknya, mereka tidak bisa mengakses bansos yang seharusnya menjadi haknya.

Baca Selanjutnya:

Puluhan Tahun Tinggal di Makam, Warga Jakarta Timur Bingung Bila Direlokasi ke Rusun

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Warga menengah ke bawah di sejumlah titik di Jakarta Barat mengaku belum menerima bantuan sosial (bansos), termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, meski masuk dalam kategori penerima.

Kondisi ini disampaikan langsung kepada Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Kevin Wu berdasarkan pengaduan masyarakat.

Keluhan tersebut muncul di tengah telah diketuknya anggaran bansos DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai Rp4,6 triliun, di mana Rp3,3 triliun di antaranya dialokasikan untuk KJP Plus.

Kevin mengatakan persoalan terbesar di lapangan adalah masih banyak warga yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dampaknya, mereka tidak bisa mengakses bansos yang seharusnya menjadi haknya.

“Saya menemukan masih ada banyak warga Jakarta yang ternyata belum memperoleh bansos. Padahal mereka masuk kriteria penerima,” ucapnya, Rabu (19/11/2025).

Pendataan Dinilai Lemah, Banyak Warga Tak Masuk DTKS

Menurut Kevin, salah satu hambatan paling krusial adalah lemahnya pendataan di tingkat wilayah.

Banyak warga yang mengaku berhak menerima bantuan, namun tak pernah muncul dalam database DTKS.

“Banyak warga yang mengadu belum masuk ke dalam DTKS. Ini persoalan serius yang diakibatkan kurangnya pendataan di lapangan,” ujarnya.

Kondisi ini dinilai makin merugikan masyarakat karena saat mereka ingin mendaftar atau mengecek datanya, prosesnya kerap memakan waktu dan tidak selalu membuahkan hasil.

PSI Dorong Pemprov DKI Lakukan Skema ‘Jemput Bola’

Kevin mendorong Pemprov DKI untuk mengubah pola kerja, dari menunggu warga datang ke kelurahan menjadi petugas yang turun langsung mengecek data warganya.

“Selama ini warga yang belum masuk DTKS datang ke pedamsos di kelurahan. Bagaimana kalau alurnya dibalik? Pemprov DKI yang menjemput bola,” tuturnya.

Ia menilai skema jemput bola sangat mungkin dilakukan apalagi kini telah ada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem baru yang secara otomatis memetakan warga berdasarkan kebutuhan dan kelayakan menerima bansos.

“Pihak kelurahan harusnya turun rutin ke masyarakat, mengecek apakah masih ada warga yang belum masuk DTKS padahal mereka berhak,” kata dia.

Data Harus Akurat, Warga Sedang Kesulitan Ekonomi

Kevin mengingatkan bahwa masyarakat sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah.

Karena itu, pemerintah harus memastikan pendataan bansos dilakukan dengan akurat demi ketepatan penyaluran.

“Masyarakat tidak hidup dalam kondisi perekonomian yang baik-baik saja. Maka Pemprov DKI harus serius memastikan bahwa data penerima bansos selalu ter-update, lengkap, dan akurat,” tuturnya.