Gubernur Pramono Keliru, Subsidi Pangan di APBD 2026 Tetap Ada Pemotongan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim tegas menyatakan, subsidi pangan di APBD 2026 dipotong Pemerintah Provinsi (Pemprov). 

Hal ini merespons pernyataan Gubernur Pramono Anung yang mengatakan, pihaknya tidak melakukan pemotongan subsidi pangan di APBD 2026. 

Menurut Lukman, fakta pemotongan subsidi pangan jelas terlihat dari postur anggaran yang dipangkas Rp300 miliar. 

"Jadi kalau dikatakan tidak ada pemotongan, menurut saya keliru. Kalaupun nanti dimasukkan di perubahan, itu berarti tetap ada pemotongan di awal," kata Lukman, Rabu (26/11/2025).

Selama rapat pembahasan APBD 2026, muncul argumen dari eksekutif bahwa subsidi pangan terutama daging dan susu UHT kurang diminati masyarakat. 

Argumen tersebut jelas dibantah, komoditas susu dan daging sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi masalah stunting. 

"Kami memang concern soal rencana pengurangan subsidi pangan murah. Tujuan pemerintah DKI memberikan subsidi ini adalah untuk meminimalisir stunting," ucapnya.

"Namun muncul data yang sumbernya tidak jelas bahwa ada dua komoditas, yaitu daging dan susu UHT, yang disebut kurang diminati," sambungnya.

Setiap kesempatan reses atau turun langsung ke lapangan, Lukman selalu mendengar keluhan masyarakat terkait akses pangan murah bersubsidi. 

"Setelah kami cek langsung di lapangan, informasi itu keliru. Justru dua komoditas itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya penerima KJP dan peserta program pangan murah," terang dia. 

Rancangan APBD 2026 sudah ditandatangani, tinggal menunggu validasi dari Kemendagri untuk disepakati menjadi APBD. 

Menurut Lukman, tidak ada forum yang bisa mengubah rencana pemotongan subsidi pangan 2026 itu. 

"Kalau forumnya tidak ada, maka pemotongan tetap berjalan karena APBD sudah ditandatangani eksekutif dan legislatif," tegas dia. 

Ketua DPRD DKI Jakarta 

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, subsidi pangan di APBD 2026 DKI Jakarta tidak dipotong melainkan didesain untuk 10 bulan. 

Rapat Paripurna tentang RAPBD 2026 DKI Jakarta berlangsung dinamis, sejumlah anggota dewan ramai menyampaikan interupsi.