5 Poin Prabowo Tanggapi Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus: Impunitas hingga 'False Flag'

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menyebabkan luka serius hingga kerusakan pada bagian mata.

Seperti diketahui, Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal saat berkendara sepeda motor di bilangan Jalan Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis malam (12/3/2026).

Pelakunya empat orang anggota aktif Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan kini sudah diamankan di Rumah Tahanan (Rutan) Militer Super Maximum Security (sistem keamanan tingkat tertinggi dengan pengawasan ekstra ketat) milik Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Prabowo bicara soal aksi teror itu saat menjawab pertanyaan dari sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Bogor.

Momen wawancara sejumlah tokoh dengan Prabowo meja bundar itu direkam dan diunggah di Youtube @djojohadikusumo, pada Kamis (19/3/2026).

Tokoh pers Najwa Shihab merupakan sosok yang bertanya soal teror terhadap aktivis itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menjawab dengan menyatakan sejumlah sikap tegasnya.

Berikut TribunJakarta rangkum lima poin tanggapan Prabowo mengenai penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus:

1. Sebut Aksi Penyiraman sebagai Terorisme dan Tindakan Biadab

Prabowo menilai penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk teror.

“Ini terorisme, tindakan biadab,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa pelaku harus segera ditangkap dan diproses hukum.

2. Minta Pengusutan hingga Dalang Utama

Prabowo tidak hanya meminta penegak hukum menangkap pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri aktor intelektual di balik kejadian tersebut.

“Harus kita usut sampai siapa yang nyuruh, siapa yang bayar,” tegasnya.

Menurutnya, pengungkapan hingga dalang utama menjadi kunci agar kasus serupa tidak terus berulang.

3. Tegaskan Tidak Ada Impunitas, Termasuk Jika Libatkan Aparat

Prabowo memastikan tidak akan ada perlindungan bagi siapa pun yang terlibat, termasuk jika pelaku berasal dari aparat negara.