Marak Premanisme di Jakarta, Legislator PSI Sindir Pramono Anung "Gubernur Lembek"

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Marak premanisme di Jakarta belakangan ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana, Pramono Anung dinilai 'lembek' dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Justin, permasalahan seperti tawuran belum mampu menanganinya apalagi premanisme yang lebih kompleks. 

“Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita ‘lembek’,"kata Justin dikutip, Minggu (19/4/2026). 

Pramono lanjut Justin, harus berani mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan seperti tawuran dan premanisme. 

Menurut dia, permasalahan seperti tawuran dan premanisme tidak cukup hanya dilakukan dengan imbauan tanpa ada konsekuensi. 

Pihaknya pernah mengusulkan agar Pramono mengambil langkah tegas dalam hal mengatasi permasalahan tawuran, salah satunya mencabut bantuan sosial bagi pelaku yang terbukti terlibat. 

Namun usulan tersebut enggan dijalankan, Pramono dinilai masih terlalu lembut dalam menyikapi permasalahan tawuran dan premanisme. 

“Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya," tegasnya.

Justin juga mengkritik kinerja Satpol PP, seharusnya petugas dapat melakukan upaya antisipatif bukan malah bertindak setelah viral. 

“Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah," kata Justin.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tidak kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), karena memiliki ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Ditambah lagi soal kerja sama lintas lembaga, Pemprov DKI Jakarta memiliki pos anggaran hibah setiap tahunnya untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Ada sebesar Rp315 Miliar di tahun anggaran 2026 ini untuk hibah lembaga Forkopimda, harapannya tentu prioritas keamanan di Ibu Kota lebih terjamin. 

"Pemprov DKI harus bisa tegas dan serius dalam menghadapi premanisme. Ini berkaitan juga dengan pajak warga Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat,” tutupnya.

Aksi premanisme belakangan marak terjadi di Ibu Kota, terdapat dua kejadian yang cukup menyita perhatian publik.