Ikan Sapu-sapu Hasil Operasi Dikubur Hidup-hidup, DPRD DKI Jakarta Minta Ada Pemanfaatan yang Tepat

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menanggapi pelaksanaan operasi penangkapan ikan sapu-sapu oleh Pemprov DKI Jakarta yang belakangan menjadi sorotan.

Pasalnya, dari hasil operasi tersebut, ribuan ikan sapu-sapu dilaporkan dikubur dalam kondisi hidup-hidup, sehingga memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Yuke mengatakan, pihaknya belum menerima laporan resmi terkait tindak lanjut hasil penangkapan ikan sapu-sapu tersebut.

Namun, ia menegaskan pentingnya perencanaan yang matang terkait pemanfaatan hasil operasi tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru.

"Kalau secara khusus, kami juga belum menerima laporan ini akan dikemanakan. Tapi apapun itu, dari jumlah yang banyak ini harus dicek dan ditelaah," kata Yuke kepada wartawan.

Menurutnya, apabila ikan sapu-sapu tersebut berpotensi dimanfaatkan, maka harus dipastikan penggunaannya aman dan tidak disalahgunakan.

Ia mengingatkan, anggapan bahwa semua jenis ikan dapat langsung dikonsumsi tidak bisa diterapkan pada ikan sapu-sapu.

Pasalnya, ikan tersebut hidup di lingkungan yang berpotensi tercemar limbah.

"Jangan sampai dianggap karena ikan itu protein, lalu bisa langsung dikonsumsi. Harus dicek betul, karena kita tidak tahu limbah apa yang ada dan bisa mempengaruhi kualitas dagingnya," ujarnya.

Yuke menegaskan, jika ingin dimanfaatkan untuk konsumsi, maka harus melalui uji kelayakan terlebih dahulu guna memastikan keamanannya bagi masyarakat.

Namun, apabila tidak layak konsumsi, ia mendorong agar Pemprov DKI mencari alternatif pemanfaatan lain yang tetap memiliki nilai ekonomis.

"Kalau tidak aman untuk manusia, mungkin bisa dialihfungsikan atau diolah untuk keperluan lain, bukan untuk konsumsi manusia," jelasnya.

Lebih lanjut, Yuke menekankan bahwa persoalan ini perlu dibahas secara lintas komisi dan lintas dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti hal tersebut dalam rapat kerja bersama pihak terkait.

"Pasca operasi ini harus dipikirkan betul oleh Pemprov. Kami juga akan menanyakan dalam rapat kerja, karena ini menyangkut lintas komisi dan lintas dinas," pungkasnya.

Tak Sesuai Syariat