Tata Kelola Dinsos Disorot Publik, Pemprov DKI Diminta Perkuat Evaluasi Internal 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejumlah masukan dari elemen masyarakat sipil muncul terkait tata kelola dan budaya kerja di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. 

Pemprov DKI Jakarta pun didorong untuk terus memperkuat evaluasi internal guna memastikan pelayanan sosial kepada masyarakat berjalan optimal.

Masukan Masyarakat Sipil soal Tata Kelola

Koordinator Koalisi Warga Jakarta untuk Pemerintahan Bersih (Kowarta-PB) Roni Abdurrahman menyampaikan adanya perhatian publik terhadap dinamika internal birokrasi di Dinsos DKI Jakarta.

Menurutnya, isu tersebut mencuat di tengah upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah, sehingga publik berharap seluruh kebijakan dan aktivitas tetap selaras dengan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Ketika rakyat diminta memahami kondisi keuangan daerah dan pelayanan publik ditekan dengan efisiensi, publik tentu mempertanyakan ketika ada pejabat yang masih melakukan perjalanan rombongan dan kegiatan yang terkesan tidak sensitif terhadap situasi,” kata Roni dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Perlu Penguatan Sensitivitas dan Transparansi

Roni menilai, setiap aktivitas birokrasi perlu mempertimbangkan aspek sensitivitas publik, terutama di instansi yang bersentuhan langsung dengan kelompok rentan.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam berbagai kegiatan internal, termasuk yang berkaitan dengan pembiayaan mandiri atau kegiatan nonformal.

“Persoalannya bukan sekadar soal jalan-jalan atau kegiatan internal, tetapi adanya dugaan kultur birokrasi yang membebani bawahan dan terus dipelihara,” ujarnya.

Dorongan Perbaikan Budaya Kerja

Selain itu, Kowarta-PB juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalitas serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Roni menyebut, bila ada kebiasaan lama yang kurang relevan dengan semangat reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian.

“Kalau praktik seperti ini benar terjadi dan dianggap biasa, maka reformasi birokrasi hanya menjadi slogan administratif tanpa perubahan kultur,” katanya.

Pelayanan Sosial Jadi Fokus Utama

Kowarta-PB turut menyoroti pentingnya memastikan kualitas layanan sosial tetap menjadi prioritas utama. 

Hal ini mencakup pelayanan kepada warga binaan sosial hingga program-program pemberdayaan yang dijalankan di lapangan.

“Publik tentu berhak bertanya ketika ada ketimpangan antara gaya hidup pejabat dengan kondisi pelayanan di lapangan yang masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Harapan Evaluasi Menyeluruh

Sebagai tindak lanjut, Roni mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar tata kelola di lingkungan Dinas Sosial semakin akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.