Pramono dan DPRD Bahas APBD 2027, Obligasi Daerah Jadi Opsi Creative Financing

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka opsi penerbitan obligasi maupun sukuk daerah sebagai strategi creative financing dalam penyusunan APBD 2027.

Wacana tersebut mencuat dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (19/5/2026).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, strategi itu disiapkan sebagai respons atas tekanan fiskal yang dialami Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, kondisi ekonomi global yang belum stabil serta pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sejak APBD 2026 membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.

"Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," kata Khoirudin.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta disebut tetap optimistis dapat menjaga program pelayanan dasar masyarakat.

Khoirudin menegaskan, sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027.

"Pak Gubernur menyampaikan untuk layanan pendidikan nggak boleh berkurang. KJP, KJMU, kemudian KJP Plus dan lain-lain. Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga nggak boleh berkurang," ujarnya.

Selain menjaga layanan dasar, Pemprov DKI juga akan tetap memprioritaskan pembangunan pengendalian banjir dan penanganan kemacetan.

Untuk menopang kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemprov DKI mulai mengkaji skema creative financing melalui penerbitan obligasi atau sukuk daerah.

"Karena memang setiap tahun anggaran dibahas pasti saja pendapatan lebih kecil ketimbang belanja. Ya untuk menyiasatinya kita akan ada creative financing," ucap Khoirudin.

Ia menjelaskan, obligasi maupun sukuk daerah nantinya diharapkan dapat menjadi wadah investasi masyarakat dalam pembangunan Jakarta.

"Bahkan tadi Pak Gub menyebutkan jika memungkinkan untuk adanya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya tabungan atau investasi untuk berinvestasi di Jakarta, membangun Jakarta," jelasnya.

Meski begitu, Khoirudin menegaskan rencana penerbitan obligasi maupun sukuk daerah masih sebatas wacana dan belum diputuskan secara final.

"Ini pun masih pilihan, belum diputuskan, baru wacana," katanya.

Ia menambahkan, pembahasan RKPD 2027 saat ini juga belum sampai pada penetapan angka proyeksi APBD.

"Belum disebutkan angkanya ya. Rapat RKPD kita ke depan masih membahas rumahnya dan kemudian ancer-ancer pagu indikatifnya," pungkas Khoirudin.

Berita Lainnya

Baca juga: DPRD DKI Minta Pasar Jaya Utamakan Keselamatan, Gedung Parkir Tak Laik Harus Direlokasi

Baca juga: Komisi C DPRD DKI Ingatkan Tantangan Fiskal 2027, Subsidi Masyarakat Diminta Tetap Aman

Baca juga: Komisi D DPRD DKI Soroti Penanganan Sampah Jakarta, TPS 3R Baru Olah 146 Ton per Hari

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau clangsung di halaman Indeks Berita