Tekanan Global Hantam Ekonomi, Pramono Fokus Program Prioritas di APBD 2027

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada fiskal daerah, penyusunan anggaran dilakukan dengan menitikberatkan pada prioritas pembangunan.

Langkah ini diambil Pemprov DKI Jakarta dengan tetap mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat, meski ruang anggaran diperkirakan semakin terbatas.

Susun APBD 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pembahasan awal APBD 2027 sudah dimulai bersama jajaran internal Pemprov DKI.

“Kita mulai kemarin sampai dengan tanggal 25 (Mei), mulai persiapan pembahasan tentang anggaran atau APBD,” ucapnya, dikutip Kamis (21/5/2026).

Dalam proses tersebut, Pemprov DKI juga berupaya menyamakan persepsi dengan DPRD terkait arah kebijakan anggaran ke depan.

Gubernur Pramono dan para pimpinan Parlemen Kebon Sirih pun sudah duduk bareng pada Selasa (19/5/2026) kemarin untuk membahas permasalahan ini.

Fokus pada Prioritas Pembangunan

Menurut Pramono, penyusunan APBD tidak hanya soal angka, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi.

“Dalam membahas itu tentunya pertama menyamakan persepsi, yang kedua tantangan zaman juga apa, ekonomi sekarang bagaimana,” katanya.

Hal ini menunjukkan bahwa APBD 2027 akan disusun dengan pendekatan strategis, terutama untuk menjaga program prioritas tetap berjalan.

Dampak Tekanan Ekonomi Global

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan, tekanan ekonomi global turut berdampak pada kondisi anggaran daerah.

“Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita,” ujar Khoirudin.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan masih akan mengalami penurunan seperti tahun sebelumnya.

“Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut,” ucapnya.

Layanan Dasar Tetap Jadi Prioritas

Meski ada keterbatasan fiskal, DPRD memastikan program yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi prioritas.