Soal Program Padat Karya, Kenneth DPRD DKI Dorong Pelatihan dan Penyaluran Kerja Berkelanjutan

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyambut positif langkah Pemprov DKI Jakarta yang membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya.

Di mana pengupahan program padat karya itu menggunakan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Menurut Kenneth, kebijakan tersebut menunjukkan kepekaan dan respons cepat Pemprov DKI Jakarta terhadap kondisi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian warga di ibu kota.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP DKI Jakarta. 

Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan," kata Kenneth, Minggu (7/6/2026).

Namun, Kenneth mengingatkan agar program padat karya tidak hanya diposisikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi angka pengangguran.

"Program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," kata Kenneth.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, program padat karya harus dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat. 

Karena itu, setiap peserta harus ditempatkan sesuai kompetensi dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri selama mengikuti program.

Menurutnya, pekerjaan dalam program padat karya perlu dirancang secara lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pembangunan kota. 

Beberapa bidang yang dinilai potensial antara lain pemeliharaan infrastruktur lingkungan, penataan kawasan permukiman, pengelolaan sampah dan daur ulang, perawatan taman kota, tenaga kebersihan lingkungan.

Kemudian, pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak, administrasi lapangan, dukungan terhadap UMKM, hingga pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan.

"Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. 

Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik," ujarnya.

Kenneth juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program tersebut.