Pimpinan dan Angota DPRD Jakarta Sampai Gelar Bimtek 3 Hari di Semarang, Ini yang Dibahas

TRIBUNJAKARTA.COM, SEMARANG - DPRD DKI Jakarta menggelar bimbimbingan teknis atau bimtek selama tiga hari di Semarang, Jawa Tengah, pada 12-14 Juni 2026.

Kegiatan yang diikuti pimpinan dan anggota dewan Jakarta itu mengusung tema 'Strategi Taktis Penyusunan Rekomendasi Pansus yang Implementatif dan Manajemen Komunikasi Politik Menuju Parlemen Modern'.

Bimtek dibuka langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Basri Baco, serta Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Bambang Joyo Supeno.

Dalam kegiatan itu, para anggota dewan mendapat pembekalan terkait penguatan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan yang menjadi tugas utama DPRD.

Suhud mengatakan, salah satu fokus utama dalam Bimtek kali ini adalah memperkuat peran Panitia Khusus (Pansus) agar mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara nyata oleh pemerintah daerah.

Menurut Suhud, pembentukan Pansus selama ini berangkat dari berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dan kemudian dibahas secara komprehensif untuk menghasilkan solusi dalam bentuk regulasi.

"Memang sekarang ini kita mensinergikan antara permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian kita formulasi di dalam Pansus dan output-nya adalah adanya Perda," kata Suhud, dalam keterangan resmi DPRD Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Ia menuturkan, sejumlah Pansus yang pernah dibentuk DPRD Jakarta sebelumnya telah melahirkan berbagai peraturan daerah yang menjadi landasan hukum pembangunan di Jakarta.

Karena itu, DPRD ingin memastikan rekomendasi yang dihasilkan Pansus tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain membahas penguatan fungsi Pansus, peserta Bimtek juga mendapatkan materi mengenai komunikasi politik dan komunikasi publik di era parlemen modern.

Menurut Suhud, keterbukaan informasi menjadi salah satu tuntutan yang harus dijawab lembaga legislatif di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

"Baik di aspek penyusunan anggaran, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, penyusunan program daerah, legislasi, maupun pengawasan," ujarnya.

Pada hari kedua, Sabtu (13/6/2026), peserta mendapatkan materi dari Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Deddy Winarwan.

Dalam paparannya, Deddy menekankan pentingnya rekomendasi Pansus yang berbasis data, memiliki ukuran yang jelas, serta dilengkapi mekanisme tindak lanjut yang terukur.

Menurut dia, rekomendasi yang implementatif akan membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan publik secara lebih efektif.