Rocky Gerung soal Reshuffle Kabinet Prabowo: Jokernya Sama, Erick Thohir hingga Qodari Disorot

Menurut Rocky, posisi KSP sama saja orang nomor dua di Istana.

Sayangnya, Rocky menganggap Qodari bukanlah sosok yang tepat berada di jabatan setinggi itu.

Qodari dinilai memiliki rekam jejak yang berlawanan dengan demokrasi, yaitu pernah mengusung jabatan presiden tiga periode untuk Jokowi.

Konsultan politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer itu karib disebut sebagai penggaung utama Jokowi tiga periode, walaupun konstitusi mengatur jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

Jelang Pilpres 2024 lalu, bahkan, Qodari ikut mengusulkan pasangan Jok-Pro atau Jokowi-Prabowo, upaya mendukung Jokowi menjadi presiden untuk periode ketiga, dan menyandingkannya dengan Prabowo, mantan rival pada Pilpres 2019 dan 2014.

Seperti diketahui, gerakan tiga periode ramai ditentang masyarakat, terutama aktivis demokrasi. Sebab,pembatasan masa jabatan merupakan salah satu tuntutan reformasi yang tidak boleh dibatalkan.

"Jadi kedudukan itu dianggap sebagai Presiden tidak peka dengan tuntutan reformasi. Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin tu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis," kata Rocky berbicara di program FNN,  Youtube @RockyGerungOfficial_2024, tayang Kamis (18/9/2025).

Menurut Rocky, dengan Qodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai tiga periode.

"Dalam kedudukan dia sekarang dianggap bahwa Presiden Prabowo menyetujui sifat manipulatif dari apa yang dilakukan oleh Qodari itu menyorongkan ide tiga periode dan itu yang kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi tiga periode dong."

"Kira-kira begitu jalan pikirannya. Jadi etos di dalam demokrasi yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo bahwa orang seperti Qodari harusnya tidak boleh ada di dalam kabinet yang bersifat ingin memajukan demokrasi. Kenapa? Karena pikiran Qodari konservatif, tidak progresif. Konservatif artinya ingin kekuasaan itu tidak berubah. Dan itu yang dia buktikan dengan, bahkan metode ilmiah supaya Jokowi itu diperpanjang tiga periode," paparnya.

Rocky pun menyebut Prabowo tidak memahami demokrasi. Menurutnya, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan kali ini menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi.

"Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo enggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan. Kan kalau dia mengerti demokrasi maka dia mesti bilang aparat saya harus orang-orang yang tidak tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi."

"Tiga periode itu melanggar konstitusi tapi diupayakan melalui suara orkestrasi yang dipimpin oleh Qodari. Jadi dari segi itu, Presiden Prabowo cacat etis akhirnya dalam catatan netizen karena menaikkan kedudukan saudara Qodari sehingga mercusuar demokrasi justru terhalang oleh awan gelap yang dipromosikan oleh saudara Qodari ketika menjadi bagian atau agen dari kepentingan Jokowi untuk memaksa publik menerima ide tiga periode," jelasnya.

Seperti diketahui, Prabowo sudah dua kali merombak kabinetnya sepanjang September 2025, yakni pada Senin (8/9/2025) dan Rabu (17/9/2025).

Berikut daftar perombakan yang dilakukan Prabowo dalam kabinetnya:

1. Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani
2. Mukhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding
3. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi
4. Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah
5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
6. Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan
7. Erick Thohir menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo
8. Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) menggantikan Immanuel Ebenezer
9. Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) menggantikan Sulaiman Umar
10. Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) menggantikan Ferry Juliantono
11. Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menggantikan Hasan Nasbi
12. Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto
13. Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
14. Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN
15. Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian
16. Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP menggantikan Hendrar Prihadi

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya