Pengamat Nilai Prabowo-Gibran 2 Periode Buat Lawan Serangan Ijazah, Jokowi Balas: Apa Hubungannya?

"Dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, setidaknya dua hal bisa ditempuh."

"Pertama, mengcounter atau melawan menangkis narasi-narasi negatif yang selama ini beredar. Kemudian di saat yang sama membuka ruang ya Prabowo- Gibran bisa berlanjut di kedua," jelas Agung.

Respon Jokowi

Sementara itu, Jokowi membalas pernyataan yang menilai dukungannya terhadap Prabowo-Gibran dua periode sebagai upaya menyelamatkan citra dari kasus dugaan ijazah palsu.

Hal itu juga sempat disinggung Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira.

“Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ijazah sama dua periode hubungannya apa,” ujar Jokowi saat ditemui pada Jumat (26/9/2025).

Jokowi menegaskan bahwa dukungan tersebut murni untuk melanjutkan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyebut sikapnya sudah disampaikan sejak awal kepada para relawan.

“Itu kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk dua periode. Kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Namanya demokrasi,” jelasnya.

Jokowi juga mengaku telah menginstruksikan seluruh relawan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka tetap mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran 2 periode,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (19/9/2025).

Sementara itu tuduhan penggunaan ijazah palsu terhadap Jokowi mencuat di media sosial dan berbagai forum publik sejak tahun 2022.

Sejumlah tokoh, termasuk Eggi Sudjana, Roy Suryo, dan dr. Tifauziah, secara terbuka menyuarakan dugaan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah asli dari jenjang pendidikan yang pernah dijalaninya.

Pernyataan-pernyataan itu kemudian viral dan memicu polemik luas, terlebih karena menyasar kredibilitas Presiden secara langsung.

Pada akhir tahun 2023, Presiden Jokowi resmi melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.