Pengamat Nilai Prabowo-Gibran 2 Periode Buat Lawan Serangan Ijazah, Jokowi Balas: Apa Hubungannya?

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat Politik Agung Baskoro menilai seruan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dukung Prabowo-Gibran dua periode untuk melawan narasi negatif.

Narasi negatif itu banyak ditujukan kepada keluarga Jokowi termasuk putra sulungnya yang berstatus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Keluarga Jokowi itu diserang persoalan ijazah palsu Jokowi, ijazah Gibran hingga isu pemakzulan Gibran.

Namun, Jokowi membalas pernyataan tersebut. Respon itu disampaikan Jokowi saat ditemui pada Jumat (26/9/2025).

Lawan Narasi Negatif

Pengamat politik Trias Politika, Agung Baskoro menilai, seruan Jokowi ke relawan soal Prabowo-Gibran dua periode ini sebenarnya bersifat internal.

Namun ketika Jokowi mengungkap ke publik, maka seruan itu langsung mendapat banyak respons dari berbagai pihak.

"Ini seruan yang sebenarnya sifatnya internal. Cuman kita tahu bahwa viral kemudian menjadi eksternal gitu."

"Sehingga publik akhirnya mendapati sisi-sisi minor, ketimbang hal-hal positif dari balik seruan tersebut," kata Agung dalam Program 'On Focus' di kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (26/9/2025).

Namun Agung merasa, seruang Prabowo-Gibran dua periode ini bertujuan untuk melawan narasi negatif yang banyak ditujukan kepada keluarga Jokowi, termasuk kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mulai dari narasi soal ijazah palsu Jokowi, ijazah Gibran, hingga isu pemakzulan Gibran.

"Tapi yang jelas begini, kita tahu bahwa berapa waktu terakhir keluarga Solo terus mendapat ya serangan bertubi-tubi secara negatif dari banyak pihak. Mulai soal kasus ijazah, pemakzulan, dan beberapa kasus hukum lainnya."

"Dan saya melihat ini sebagai counter narasi, dalam artian untuk mengimbangi ya arahan opini, narasi negatif yang selama ini sering mengemuka dalam panggung politik kita terkait keluarga Solo," terang Agung.

Lebih lanjut, Agung mengungkap, dengan Jokowi menyerukan arahan Prabowo-Gibran dua periode ini, setidaknya ada dua hal yang didapat Wali Kota Solo itu.

Yakni untuk melawan narasi negatif soal keluarga Jokowi dan membuka ruang agar Gibran bisa mendampingi Prabowo di periode kedua.

"Dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, setidaknya dua hal bisa ditempuh."

"Pertama, mengcounter atau melawan menangkis narasi-narasi negatif yang selama ini beredar. Kemudian di saat yang sama membuka ruang ya Prabowo- Gibran bisa berlanjut di kedua," jelas Agung.

Respon Jokowi

Sementara itu, Jokowi membalas pernyataan yang menilai dukungannya terhadap Prabowo-Gibran dua periode sebagai upaya menyelamatkan citra dari kasus dugaan ijazah palsu.

Hal itu juga sempat disinggung Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira.

“Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ijazah sama dua periode hubungannya apa,” ujar Jokowi saat ditemui pada Jumat (26/9/2025).

Jokowi menegaskan bahwa dukungan tersebut murni untuk melanjutkan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyebut sikapnya sudah disampaikan sejak awal kepada para relawan.

“Itu kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk dua periode. Kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Namanya demokrasi,” jelasnya.

Jokowi juga mengaku telah menginstruksikan seluruh relawan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka tetap mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran 2 periode,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (19/9/2025).

Sementara itu tuduhan penggunaan ijazah palsu terhadap Jokowi mencuat di media sosial dan berbagai forum publik sejak tahun 2022.

Sejumlah tokoh, termasuk Eggi Sudjana, Roy Suryo, dan dr. Tifauziah, secara terbuka menyuarakan dugaan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah asli dari jenjang pendidikan yang pernah dijalaninya.

Pernyataan-pernyataan itu kemudian viral dan memicu polemik luas, terlebih karena menyasar kredibilitas Presiden secara langsung.

Pada akhir tahun 2023, Presiden Jokowi resmi melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Setelah dilakukan penyelidikan awal, polisi menyatakan telah menemukan unsur pidana dalam dugaan penyebaran berita bohong tentang ijazah Jokowi.

Kasus pun dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi dan ahli mulai dimintai keterangan.

Namun, karena sebagian besar saksi berasal dari Solo dan Yogyakarta—termasuk pihak sekolah tempat Jokowi mengenyam pendidikan—penyidik memutuskan untuk memindahkan lokasi pemeriksaan ke Solo guna memudahkan proses.

Jokowi kemudian melaporkan sejumlah individu ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya pada 30 April 2025.

Jokowi melaporkan total 12 orang yang diduga menyebarkan informasi palsu dan mencemarkan nama baiknya melalui media sosial maupun kanal digital lainnya.

Pelaporan ini disertai dengan barang bukti berupa ijazah asli, lembar pengesahan skripsi, serta flashdisk berisi 24 video yang diunduh dari berbagai platform media sosial dan YouTube.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya baru mengambil langkah hukum setelah isu ini terus bergulir dan merugikan reputasinya sebagai kepala negara. (TribunSolo/Tribunnews.com)

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita