SOSOK Zaini Shofari Politikus PPP Kritik Program Dedi Mulyadi 'Poe Ibu', Donasi Rp 1.000 per Hari

"Artinya, ketidakmampuan negara dalam hal ini Pemprov Jabar dalam mengelola tata keuangan Pemprov, sehingga masyarakat dilibatkan. Padahal, pajak dan lain sebagainya sudah dilaksanakan masyarakat."

"Lantas, jangan kemudian dalih banyak warga yang mengadukan ke lembur kuring, kemudian dijadikan alasan atau dasar Dedi Mulyadi  sebagai bagian dari kesetiakawanan," katanya.

Zaini menyebut, masyarakat Jabar jika ada yang sakit maka tetangganya pasti membantu. Kemudian, masyarakat yang kurang mampu alias tak makan, maka tetangganya pasti membantu. 

"Jadi, jangan kemudian direduksi seolah dengan institusional ini masyarakat terus bisa bergerak atasnama edaran," ujarnya.

Gerakan Poe Ibu

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sistem pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu, sebuah inisiatif sosial yang menumbuhkan kembali semangat gotong royong khas masyarakat Jawa Barat. 

Program ini bukan sekadar ajakan donasi, melainkan gerakan kolektif yang menghidupkan kembali nilai luhur silih asah, silih asih, dan silih asuh di tengah kehidupan modern.

Gerakan yang diinisiasi oleh Pemda Jabar ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

SE tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan menjadi dasar hukum pelaksanaannya di seluruh wilayah Jawa Barat.

Surat Edaran itu secara elektronik ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 1 Oktober 2025, menandai dimulainya gerakan sosial yang menempatkan kepedulian sebagai kekuatan utama dalam membangun masyarakat.

Adapun SE ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, para Kepala Perangkat Daerah, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan yang berperan langsung dalam koordinasi pelaksanaan di lapangan.

Melalui inisiatif ini, KDM, sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), pelajar, serta masyarakat untuk menumbuhkan kembali kesetiakawanan sosial sambil memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala oleh keterbatasan anggaran maupun akses layanan.

“Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial, demi membantu kebutuhan darurat masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi, melalui siaran digital Pemprov Jabar, 4 Oktober 2025.

Gerakan ini kemudian berfungsi sebagai wadah donasi publik resmi yang diarahkan untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat dan mendesak, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dengan mengusung prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, program ini memperkuat nilai kebersamaan sebagai fondasi utama pembangunan sosial Jawa Barat.

Implementasi gerakan dilakukan lintas sektor: mulai dari lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga pemerintahan maupun swasta, sekolah dasar hingga menengah, sampai ke tingkat masyarakat di RT dan RW.