Survei Celios, Ahli dan Publik Kompak: Bahlil Menteri Berkinerja Paling Buruk dan harus Di-reshuffle

TRIBUNJAKARTA.COM - Center of Economic and Law Studies (Celios) menggelar survei untuk mengukur satu tahun kinerja para menteri kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei tersebut bertajuk 'Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka' yang dirilis Minggu, (19/10/2025), 

Menggunakan ahli dan masyarakat se-Indonesia sebagai responden, hasilnya sama dalam memberi skor terburuk.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dinilai menteri dengan kinerja terburuk dan harus di-reshuffle.

Bahlil mendapat skor -151 dari para ahli dan -1320 dari masyarakat umum.

"Baik penilaian para ahli maupun pandangan publik sama-sama menunjukkan kecenderungan yang serupa. Dalam penilaian publik, Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) mendapat skor terendah –1320. Ini sejalan dengan kritik para ahli sebelumnya yang juga menempatkannya di posisi terbawah, menandakan bahwa sektor energi dinilai bermasalah, penuh konflik kepentingan, dan minim terobosan," tertulis pada rilis Celios.

Metodologi survei tersebut dilakukan melalui dua kelompok pengumpulan data, yaitu survei berbasis expert judgment (panel), serta berbasis penilaian masyarakat umum.

Panel penilai terdiri dari jurnalis dari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kinerja pemerintahan.

Setiap panelis memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan keragaman latar belakang panelis memastikan keberagaman sudut pandang dalam proses penilaian.

Jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi yang luas, kemampuan analisis kebijakan yang tajam, serta pengalaman dalam memantau kinerja pejabat publik.

Profesi mereka menuntut ketelitian dalam memverifikasi informasi dan menyajikan laporan secara objektif, akurat, dan tidak bias. Selain itu, melalui pemberitaan yang mengacu pada pendapat akademisi, pakar, dan opini publik, jurnalis dapat menilai dampak kebijakan secara komprehensif serta menimbang kinerja para menteri dari perspektif yang lebih luas dan transparan.

Setiap panelis diminta memilih tiga menteri berkinerja terbaik selama 1 tahun pemerintahan, dengan sistem peringkat: tiga poin untuk posisi pertama, dua poin untuk posisi kedua, dan satu poin untuk posisi ketiga. Akumulasi poin tersebut kemudian dikurangi dengan skor dari tiga menteri berkinerja terburuk untuk menghasilkan peringkat akhir. Proses penilaian disusun secara bertahap untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Evaluasi kinerja ditentukan berdasarkan 6 indikator penilaian:

1. Pencapaian program;
2. Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik;
3. Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi;
4. Tata Kelola Anggaran;
5. Komunikasi Kebijakan;
6. Penegakan Hukum.

Studi ini melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili sejumlah desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Validitas isi dan validitas konstruk diuji pada tahap awal penelitian guna memastikan instrumen survei benar-benar mengukur variabel yang ditargetkan. Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan konsistensi untuk mendeteksi pola jawaban yang tidak wajar atau menyimpang. Waktu Pengambilan survei dilakukan pada tanggal 30 September - 13 Oktober 2025.

Untuk melengkapi data penilaian para pakar, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei nasional untuk menggali bagaimana masyarakat memandang kondisi ekonomi yang mereka alami serta hubungannya dengan kebijakan
pemerintah.

Survei dilakukan secara nasional dan melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan, sehingga mewakili keberagaman sosial dan demografis penduduk. Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram yang dirancang agar mencerminkan representasi nasional. Melalui pengaturan fitur iklan pada kedua platform tersebut, penelitian ini dapat menjangkau responden dengan kriteria tertentu seperti lokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu terkait ekonomi.

Untuk memastikan hasil survei mencerminkan kondisi populasi orang dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas, teknik pembobotan statistik diterapkan. Pembobotan ini disesuaikan dengan distribusi jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan, dan pendapatan, mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif, sehingga persepsi publik terhadap kondisi ekonomi dapat ditinjau secara lebih tajam dalam kaitannya dengan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi nasional. Survei masyarakat umum dilakukan pada 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025.

10 Menteri Terburuk

Dengan metode di atas, berikut hasi survei Celos terkait 10 besar menteri dengan kinerja paling buruk dan harus di-reshuffle:

Versi Ahli

1. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (skor -151);
2. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (-81);
3. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai (-79);
4. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (-56);
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon (-36);
6. Menteri Pariwisata (Widiyanti Putri Wardhana (-34);
7. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (-22);
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko (-14);
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (-10);
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid (-7)

Versi Masyarakat Umum

1. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (skor -1320);
2. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai (-346);
3. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (-253);
4. Menteri Pariwisata (Widiyanti Putri Wardhana (-180);
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon (-170);
6. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (-142);
7. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (-141);
8. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli (-97);
9. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (-90);
10. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko (-87).

Berita Terkait

• Baca juga: Setahun Prabowo-Gibran, Cipayung Plus Minta Reformasi Berkeadilan & Penegakan Supremasi Sipil
• Baca juga: Survei SPIN Kinerja Setahun Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Menko dan Menteri Paling Memuaskan
• Baca juga: Setahun Prabowo-Gibran, Asosiasi Pertekstilan Soroti Pengetatan Impor hingga Stimulus Kredit

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita