Pengamat Sebut Publik Minta Gibran Diberi Tugas Berat, Jangan Nganggur: Menghabiskan Uang Negara

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Hendri Satrio menyampaikan buah pikirannya terhadap perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyimpulkan, ada tiga isu yang membebani Prabowo dalam menjalankan program-program besarnya. Ia menyebutnya dengan istilah "hantu".

Hal itu disampaikan Hendri Satrio secara monolog di channel Youtubenya, @hendri.satrio, dikutip Selasa (28/10/2025).

"Ini ada desakan-desakan nih, teman-teman, dari media sosial. Saya mesti ngomong kayak gini. Jadi, saya menyebutnya ini hantu pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa hantu? Karena ini hal yang enggak jelas tapi bisa mengganggu gitu. Mengganggu kalau tidak segera dibereskan kan kalau kita nonton uka-uka segala macam begitu kan, kalau ada hantu-hantu tuh langsung diberesin kan," kata Hendri.

Gibran

Salah satunya adalah terkait Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Hendri mengatakan, isu permasalahan ijazah Gibran adalah "hantu" yang harus dibasmi, karena menjadi beban dari sisi politik.

Seperti diketahui, saat ini, Gibran digugat secara perdata oleh seorang warga bernama Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat empersoalkan keabsahan riwayat pendidikan Gibran, khususnya ijazah SMA/setara, serta menuding adanya perubahan data riwayat pendidikan di situs KPU. Sampai saat ini proses hukumnya masih berlangsung.

"Tentang ijazah Jokowi itu bisa menunggu nanti selesai polemiknya lewat pengadilan atau apalah gitu. Karena Pak Jokowinya sudah tidak lagi menjabat. Nah, yang menurut saya perlu segera diselesaikan itu justru polemik  ijazahnya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena dia masih menjabat dan sedang menjabat."

"Jadi kalau Mas Gibran menurut saya ada keharusan untuk dia tampil ke publik menjelaskan, oh iya saya selesai di, kita enggak usah ngomong universitas tapi bicara tentang SMA aja. Oh iya saya selesai di SMA sekian sekian sekian, tahun berapa tahun berapa tahun berapa gitu."

"Kenapa saya nyebutnya tahun berapa tahun berapa tahun berapa karena kan ada kabarnya dia sekolah di Australia, ada kabarnya dia sekolah di Singapura. Nah, maksud saya diclearkan aja dan dia harus tampil tuh untuk menyelesaikan polemik ini," papar Hendri.

Pendiri lembaga survei dan riset opini publik KedaiKOPI itu menilai, isu permasalahan ijazah Gibran tidak serta-merta menyeret Prabowo sebagai sosok yang didampingi dalam Pilpres 2024.

"Menurut saya sih tentang latar belakang itu tidak ditanggung paketan. Kan latar belakangnya Mas Gibran ya, latar belakangnya dia gitu, bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo," jelasnya.

Lebih jauh, Hendri menyoroti adanya desakan publik terhadap kinerja Gibran yang dinilai tak banyak melakukan sesuatu sebagai RI 2.

Hal itu dikorelasikan dengan ongkos negara yang harus membiayai gaji dan operasional Gibran.