Menkeu Purbaya Sekak Hasan Nasbi Pakai Data Survei, Tegaskan Jadi Tangan Kanan Prabowo

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyekak eks Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi.

|
Tribunnews/ Kompas.com
PROFIL HASAN NASBI - Terkuak profil Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi yang mengkritik gaya 'koboi' Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyekak eks Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi.

Seperti diketahui, Hasan mengkritik gaya komunikasi "koboi" ala Purbaya.

Menurutnya, doktor bidang ekonomi dari Purdue University itu terlalu banyak bersengketa dengan kementerian lain sehingga seolah memperlihatkan kondisi tak harmonis kabinet.

Purbaya bergeming, menurutnya, gaya komunikasi ceplas-ceplos adalah bentuk keterbukaan terhadap publik. Terlebih, hasil survei memberikan sentimen positif.

Kritik Hasan Nasbi

Hasan Nasbi mengkritik Purbaya yang menurutnya terlalu banyak mencampuri urusan kementerian dan lembaga lain.

Selama menjabat, Purbaya telah memberikan beberapa gebrakan dengan gaya bicara dan sikapnya yang terkesan ceplas-ceplos.

Misalnya, Purbaya bicara terbuka ingin menarik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak terserap.

Langkah Purbaya ini tentu berdampak pada berbagai kementerian sebab MBG adalah program kolaborasi multisektoral yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kementerian dan lembaga itu antara lain  Badan Gizi Nasional (BGN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (via jenjang pendidikan dasar dan menengah); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) dalam rangka pembangunan dapur dan fasilitas SPPG dalam rangka MBG; hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam konteks koordinasi dan intervensi gizi dan SDM.

Purbaya juga mendesak pembangunan kilang minyak ke PT Pertamina, anak usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan data subsidi LPG 3 kg mencapai 70 persen dari harga keekonomian yang kemudian pernyataannya disanggah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Masyarakat menilai langkah-langkah Purbaya ini bagian dari perbaikan sistem pemerintahan yang korup dan banyak akal-akalan.

Namun, Hasan Nasbi menilai Purbaya harusnya tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan kementerian lain.

Menurutnya, hal ini justru akan memicu munculnya perspektif publik tentang pemerintahan yang tidak solid.

"Saya merasa beliau (Purbaya) harusnya sadar dan menahan diri untuk kemudian tidak saling silang sengketa dengan sesama pemerintah di ruang publik. Kalau mau silang sengketa di dalam saja. Kalau di luar nanti publik terhibur seolah-olah dukung kita (masyarakat), tapi dalam jangka waktu yang panjang publik akan merasa 'oh ini pemerintah gampang di pecah belah, pemerintah gampang diadu domba, gampang digergaji nih."

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved