Menkeu Purbaya Girang Tak Ikut Restrukturisasi Utang Whoosh, Jokowi Ingatkan Pelayanan Bukan Laba
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa girang karen atidak ikut dalam restrukturisasi utang yang tengah diupayakan pihak Danantara sebagai holding BUMN.
Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM - Polemik utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang mencapai Rp 116 triliun masih menjadi pembicaraan publik.
Terkini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa girang karen atidak ikut dalam restrukturisasi utang yang tengah diupayakan pihak Danantara sebagai holding BUMN.
Sementara, Presiden ke-7 RI, Jokowi, angkat bicara soal Whoosh yang disebut-sebut sebagai proyek ambisiusnya.
Menurut Jokowi Whoosh bukan tentang laba, melainkan pelayanan publik.
Kata Jokowi soal Utang Whoosh
Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.
“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” kata Jokowi dikutip dari TribunSolo pada Senin (27/10/2025).
Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan kereta cepat sudah dirasakan masyarakat mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.
“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment. Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” terangnya.
Selama puluhan tahun, DKI Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah kemacetan yang sangat kompleks.
“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelasnya.
Menurut Jokowi, kemacetan tersebut jika dihitung secara finansial menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” tuturnya.
Kereta cepat, kata Jokowi, menjadi salah satu solusi di antara berbagai moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.
“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara. Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya.
Purbaya Pastikan Tak Terlibat Restrukturisasi
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan tidak terlibat dalam tim restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.
| Menkeu Purbaya Sekak Hasan Nasbi Pakai Data Survei, Tegaskan Jadi Tangan Kanan Prabowo |
|
|---|
| DItolak Pelaku Thrift soal Larangan Impor Ilegal, Menkeu Purbaya Semakin Ngegas: Tangkap Duluan! |
|
|---|
| Purbaya Ogah Ikut Restrukturisasi Utang Whoosh, Jokowi di Solo: Transportasi Umum Bukan Cari Laba |
|
|---|
| Profil Hasan Nasbi yang Kritik 'Gaya Koboi' Menkeu Purbaya, Komisaris Pertamina Berharta Rp41 Miliar |
|
|---|
| Jawaban Menkeu Purbaya Soal Kritikan Hasan Nasbi, Ungkap Sosok Penting yang Buatnya Bergaya 'Koboi' |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.