Viral di Media Sosial

Hasan Nasbi Dikecam Usai Kritik Purbaya: "Dia Kan Komisaris Pertamina, Makan Uang Negara"

Kritik Eks Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terhadap Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. 

Kompas.com/Dian Erika dan Kompas.com/Fika Nurul Ulya
TAK ETIS - Eks Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dinilai tak pantas melontarkan kritik kepada Menkeu Purbaya. Sebab, Hasan Nasbi saat ini mendapatkan posisi sebagai Komisaris Pertamina. (Kompas.com/Dian Erika dan Kompas.com/Fika Nurul Ulya). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kritik Eks Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terhadap Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. 

Hasan dinilai tak etis menyerang Purbaya karena saat ini menjabat sebagai Komisaris Pertamina

Pasalnya, Purbaya saat ini merupakan kepanjangan tangan Presiden RI, Prabowo Subianto. 

"Nah kalau Hasan Nasbi ini kan sekarang Komisaris Pertamina. Dia harusnya terikat, dia ngerti hierarki, dia tidak boleh menjadi pengkritik Purbaya sebagai Menteri Keuangan menurut saya," ujar Pengamat Politik, Syahganda Nainggolan seperti dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto yang tayang pada Selasa (28/10/2025). 

Syahganda beralasan karena Hasan Nasbi mendapatkan gaji dari uang negara. 

Ia semestinya mendukung kebijakan pemerintah. 

Kejadian itu pernah dialami oleh Syahganda sendiri yang kala itu ditawari jabatan komisaris di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menolak jabatan tersebut karena tidak boleh mengkritik pemerintah. 

"Saya kan dulu ditawari jadi komisaris ya, oleh salah satu orang dekatnya presiden, saya tolak kan. Kenapa saya enggak mau jadi komisaris? Karena kalau saya komisaris saya makan uang negara," pungkasnya.  

Kritik Hasan Nasbi

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dinilai terlalu sering menyinggung pejabat lain.

Menurutnya, pola komunikasi seperti itu berpotensi melemahkan kekompakan pemerintah.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan melalui kanal YouTube pribadinya.

Hasan menilai, perdebatan antarpejabat seharusnya dilakukan secara tertutup agar tidak menimbulkan kesan perpecahan di mata publik.

“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” katanya.

Ia mencontohkan gaya komunikasi Purbaya saat berdebat dengan kepala daerah terkait dana transfer ke daerah (TKD).

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved