Makin Panas KDM vs Purbaya Adu Argumen, Pengamat Berani Singgung Ada Pemda yang 'Baper'

TRIBUNJAKARTA.COM - Adu argumen yang terjadi antara Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM makin panjang, kini pengamat mengungkap temuan ada daerah yang baper.

Perdebatan KDM dan Purbaya terus memanas setelah keduanya saling melempar argumen tajam di ruang publik.

Perdebatan dimulai ketika Purbaya menyebut ada 15 Daerah yang memarkir duit negara di bank dalam bentuk deposito. 

Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, beberapa daerah tersebut di antaranya DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

Tak lama setelah itu, Dedi Mulyadi langsung merespons hingga melakukan pembuktian langsung mendatangi Bank Indonesia (BI).

Di tengah panasnya situasi, Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah berani angkat suara dengan menyebut ada pemerintah daerah yang terlalu “baper” menghadapi situasi ini. 

Tanggapi Perdebatan Purbaya vs Dedi Mulyadi

Dikutip dari Tribunnews, Trubus Rahadiansyah, menganggap pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, soal dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang mengendap dalam bentuk deposito senilai triliunan rupiah, wajar disampaikan.

Namun, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa dana yang disimpan itu bukanlah deposito, melainkan kas daerah aktif yang siap digunakan kapan saja untuk kebutuhan operasional dan pembangunan.

Menurut Trubus, pernyataan Purbaya soal dana mengendap dan meminta agar Pemda segera menggunakan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat itu wajar disampaikan.

Namun, ternyata ada Pemda yang dinilai oleh Trubus baper atau terlalu sensitif dalam menanggapi sesuatu hal.

"Sekarang ada pernyataan, ada daerah yang ternyata menyimpan uang untuk ini kaitannya pembangunan yang istilahnya belum terlaksana, padahal waktunya ini sudah Oktober kan, mepet banget, apa mampu, realistis enggak?" ujar Trubus, Kamis (23/10/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

"Itu kan sesuatu yang sebenarnya wajar disampaikan, tapi kan daerah ada merasa baper, malah akhirnya menghujat sampai kepada 'nanti kalau dibohongi, membohongi atau dikibuli sama anak buahnya, akan saya pecat itu'," papar Trubus.

Hal tersebut, menurut Trubus, sudah berlebihan karena seolah-olah memojokkan pihak lainnya.

Padahal dalam hal ini hanya perlu menjelaskan saja bahwa memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi.

"Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi ranahnya terlalu jauh gitu ya, yang menurut publik kemudian membingungkan sepertinya. Kemudian penjelasan terakhir setelah dari sana mengatakan bahwa seolah-olah pusat itu salah, Menteri Purbaya, penjelasan BI enggak seperti itu."