Ungkit Bung Karno, Anies Baswedan Ingatkan Negara Wajib Lindungi Semua Golongan

TRIBUNJAKARTA.COM - Anies Baswedan menjadi pembicara dalam diskusi publik edisi III yang digelar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya, Sabtu (22/11/2025).

Acara ini merupakan rangkaian pra-Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya yang akan digelar pada 13 Desember 2025 di Balai Agung dan rencananya dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam diskusi bertema “Komitmen Negara Hadir atas Layanan Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan”, Anies menekankan pentingnya negara memastikan keadilan bagi semua warga, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. 

Bukan untuk Satu Golongan

Ia menceritakan pengalamannya memimpin Jakarta dengan melihat langsung ekstremnya ketimpangan, mulai dari kondisi lingkungan hidup hingga perbedaan kesejahteraan antarwilayah.

"Bung Karno menyebut negara ini dibangun untuk semua golongan. Bukan untuk minoritas saja, bukan untuk mayoritas saja, tapi untuk seluruh anak bangsa,” ujar Anies.

Anies mengatakan, ketimpangan ekonomi terjadi karena distribusi hasil pembangunan tidak berjalan adil. 

Pelaku usaha besar yang hanya 2–3 persen justru menguasai sekitar 80 persen perekonomian Jakarta. 

Sedangkan mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan berkembang karena terbatasnya akses pasar.

Kemandirian Ekonomi

Anies menjelaskan kebijakan yang pernah ia jalankan, seperti perluasan perizinan NIUK/NIB bagi pelaku usaha kecil hingga mencapai hampir 400 ribu usaha. 

Menurutnya, langkah ini memungkinkan pelaku mikro masuk ke pasar digital dan mendapatkan peluang pendapatan yang lebih merata.

“Tugas negara adalah membuat yang kecil tumbuh besar, tanpa mengecilkan yang besar. 

Dengan begitu tercipta kemandirian ekonomi yang memungkinkan warga mengurus pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya sendiri,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa meski Jakarta telah menjadi kota global, ketimpangan ekstrem masih terjadi.

“Republik ini didirikan untuk semua, bukan untuk membiarkan sebagian masyarakat tertinggal terus-menerus,” tegasnya.

Amanat Konstitusi

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo, menegaskan bahwa jaminan sosial adalah amanat konstitusi dan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. 

Ia mengutip Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 34 yang mewajibkan pemerintah menghadirkan layanan sosial yang memadai.

Karyono menilai kehadiran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui UU 40/2004 merupakan momentum penting, namun masih banyak masalah di lapangan.

“Bantuan sosial kita banyak, tetapi implementasinya masih perlu transformasi. Korupsi bansos masih terjadi. Penegakan hukum harus diperkuat,” ujarnya.

Data Terpadu

Perwakilan Kementerian Sosial, AJ Susmana, memaparkan pembaruan kebijakan bantuan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo. 

Menurutnya, selama ini Indonesia belum memiliki data terpadu yang andal, sehingga banyak masalah muncul di tingkat implementasi.

“Sekarang kita tidak lagi menggunakan DTKS. Pemerintah membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelasnya.

DTSEN mengelompokkan masyarakat dalam desil 1–10, di mana penerima bansos adalah rumah tangga miskin pada desil 1–4. 

Desil 5 masih dapat menerima layanan kesehatan, sementara desil 6–10 tidak lagi berhak menerima bantuan.

Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya, mengingatkan bahwa meski Jakarta berkembang pesat, kota ini tidak dapat berjalan sepenuhnya mandiri.

“Ada aturan-aturan pusat yang tetap menentukan arah kebijakan, termasuk layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya kontribusi pemikiran dari alumni GMNI untuk memastikan hadirnya negara bagi masyarakat yang masih tertinggal.

Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi, mengingatkan PA GMNI harus terus memberikan kontribusi nyata terhadap perjalanan bangsa.

Ia mempertanyakan apakah masyarakat Jakarta sudah merasakan kecukupan layanan publik sesuai standar kesejahteraan yang seharusnya dipenuhi negara.

“Di kawasan seperti Galur dan Kemayoran, kita masih melihat wajah kemiskinan. Jakarta harus dipikirkan serius, apalagi jika benar pemerintah pusat pindah dan Jakarta tak lagi menjadi ibu kota,” ujarnya.

Ketua Panitia Konferda V, Lukman Hakim, memastikan bahwa konferda akan berlangsung pada 13 Desember 2025 di Balai Agung, dan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

Berita Terkait

• Baca juga: SEJARAH Tanggul Baswedan di Jatipadang yang Jebol: Pernah Buat Anies Kaget, Terkuak Insiden Serupa
• Baca juga: Prabowo Ungkap Pengangguran Terendah Sejak 1998, Anies Dengar Sebaliknya: Jangan-jangan Presiden
• Baca juga: Pengamat: Kolaborasi Foke, Anies, dan Pramono Jadi Modal Bangun Jakarta Menuju Kota Global

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita