Konten soal Kapal Pertamina Dinilai Keliru, Pelaut RI Andrian Umar Dikritik Pedas Netizen

TRIBUNJAKARTA.COM - Sosok pelaut sekaligus konten kreator, Andrian Umar, kembali menjadi sorotan publik usai kontennya terkait kapal tanker milik Pertamina, Gamsunoro, viral di media sosial.

Video yang direkam saat berpapasan di Selat Hormuz itu memicu perdebatan luas di kalangan netizen.

Dalam video awalnya, Andrian mengaku kecewa setelah mengetahui tidak ada satu pun warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kru di kapal tersebut.

Ia menilai kondisi tersebut cukup memprihatinkan, mengingat Indonesia memiliki jumlah pelaut yang besar.

"Sebagai putra bangsa pasti kecewa, karena kalau enggak ada pelaut Indonesia, oke fine artinya enggak ada yang sanggup bawa kapal itu. Tapi Indonesia itu memiliki 1,4 juta pelaut, kita itu ada di urutan ketiga di dunia untuk non perwira," ujarnya dikutip dari Instagramnya beberapa waktu lalu. 

Tak hanya itu, Andrian juga sempat menyoroti fenomena banyaknya pelaut Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena merasa kurang dihargai di dalam negeri.

Namun, setelah videonya viral dan menuai beragam reaksi, Adrian kemudian memberikan klarifikasi yang justru mengubah sudut pandang sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi kapal berbendera asing dengan kru multinasional merupakan hal yang lazim dalam industri pelayaran internasional.

Menurutnya, praktik tersebut dikenal sebagai flag of convenience, yakni sistem di mana perusahaan mendaftarkan kapal di negara lain untuk mendapatkan keuntungan bisnis, seperti pajak lebih rendah, biaya operasional lebih efisien, serta regulasi yang lebih fleksibel.

"Di dalam dunia pelayaran ada yang namanya, flag of convenience di mana perusahaan kapal atau pemilik kapal itu berhak mendaftarkan kapalnya menggunakan negara lain yang menurut mereka itu menguntungkan bagi perusahaan ataupun pemilik kapal termasuk Pertamina Gamsunoro dan Pertamina Pride," katanya.  

Ia juga menambahkan bahwa penggunaan bendera negara seperti Panama atau Singapura membuat perusahaan bebas merekrut kru dari berbagai negara, tidak terbatas pada tenaga kerja lokal.

Meski demikian, Andrian mengakui bahwa sistem tersebut bisa menjadi "boomerang" bagi pelaut Indonesia karena berpotensi mengurangi peluang kerja di kapal-kapal milik perusahaan nasional.

"Sedangkan kalau kita menggunakan bendera Singapura atau Panama itu bebas kalian bebas memilih kru dari mana aja. Tapi, ini sebenarnya menjadi boomerang bagi pelaut-pelaut indonesia," katanya. 

Lebih lanjut, Andrian menyoroti faktor regulasi sebagai salah satu alasan utama di balik praktik tersebut.

Ia menilai, sejumlah negara memiliki aturan yang lebih sederhana dan pro terhadap bisnis dibandingkan Indonesia.