Respon Menkeu, Bos Danantara, dan DPR Soal BBM Pertamax Naik: Ada yang Ucap 'Masak Ditanggung Terus'

Pertamina mendadak menaikan harga BBM nonsubsidi, Pertamax. Ini respon Bos Danantara, Menkeu Purbaya, dan anggota DPR RI.

Tayang:
TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
ANTRE PERTALITE - Suasana di SPBU kawasan Palmerah, Jakarta Barat, di mana pemotor antre panjang demi mengisi Pertalite imbas naiknya Pertamax, Rabu (8/6/2026). 

TRIBUNJAKARTA.COM - PT Pertamina (Persero) mendadak menaikan harga BBM nonsubsidi, Pertamax pada Rabu (10/6/2026). 

Berdasarkan informasi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter atau meningkat Rp 3.950 per liter. 

Sejumlah pejabat negara mulai dari Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

Menkeu Minta Tanya Bahlil

Purbaya Yudhi Sadewa, meminta awak media bertanya langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait kuota Pertalite.

Hal ini disampaikan Purbaya ketika ditanya mengenai kuota Pertalite usai harga Pertamax naik drastis.

Menurut Purbaya, memang ada kebijakan untuk mengontrol kuota bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini disebut nozzle control.

Namun, Purbaya menyebut hal itu lebih baik ditanyakan kepada Bahlil.

Sebab, menurut Purbaya, Bahlil paling mengerti mengenai kebijakan tersebut.

"Itu nanya ke Pak Bahlil, mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah. Nanya Pak Bahlil yang ngerti," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026), dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut kenaikan harga Pertamax tidak akan berpengaruh pada inflasi.

Pasalnya, menurut Purbaya, angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang yang berperan langsung dalam distribusi logistik, tidak menggunakan Pertamax.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang," ujar Purbaya.

"Harusnya limited (terbatas dampaknya) karena bukan bukan buat angkutan umum, angkutan barang nggak pakai (Pertamax)," tegas Purbaya.

Bos Danantara Anggap Wajar Naik

Dony menjelaskan, Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang memang penetapan harganya mengikuti kondisi pasar, berbeda dengan BBM subsidi yang ditanggung pemerintah. 

Oleh sebab itu, harga Pertamax tak bisa terus ditahan di tengah tren kenaikan harga minyak dunia karena akan terus membebani perusahaan. 

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved