Airlangga Bantah Janjikan Menteri, Mahyudin: Saya Tak Membangkang
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku tidak pernah menjanjikan jabatan menteri manakala Mahyudin legowo dirotasi.
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar Mahyudin menolak digantikan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, namun belakangan sikapnya mulai melunak.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku tidak pernah menjanjikan jabatan menteri manakala Mahyudin legowo dirotasi.
TONTON JUGA
Baca: 5 Temuan KPAI Adanya Indikasi Pelibatan Anak dalam Politik
Baca: Waspada, Hari ini Tangerang Akan di Guyur Hujan
"Dari kemarin saya bilang, media ini yang bikin frame seolah saya melawan. Saya bilang, saya ikuti aturan. Semua sudah diatur dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Terserah, kalau memang pada akhirnya saya diganti oleh Mbak Titiek, juga nggak ada masalah," kata Mahyudin ketika ditemui menjelang pelantikan Utut Ardianto sebagai Wakil Ketua DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Saat itu ada peristiwa menarik karena Mahyudin bertemu dengan Titiek Soeharto.
Di hadapan media, Mahyudin dan Titiek menunjukan hubungan mereka baik-baik saja. Keduanya kemudian bersalaman dan cipika cipiki.
Mahyudin mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan rencana pergantian dirinya.
Ia juga tidak melawan keputusan DPP Partai Golkar terkait pergantian itu.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar tersebut mengatakan dirinya hanya meminta proses pergantian tersebut harus sesuai dengan UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 .
"Jadi saya tidak dalam kapasitas mau melawan atau membangkang. Pak Ketua Umum (Airlangga) sudah bilang semua akan indah pada waktunya. Ya mudah mudahan nanti indah buat saya, indah buat Mbak Titiek, indah buat Golkar, indah buat Ketua Umum," katanya.
Baca: BNN akan Bangun Sistem Pencegahan Narkoba
Baca: Saat Antar 8 Bule Jerman, Pria Ini temukan Ular Putih Berukuran Manusia Dewasa
Titiek Soeharto membantah dirinya ditunjuk menggantikan Mahyudin sebagai bagian dari kesepakatan politik dengan Airlangga Hartarto dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember lalu.