Penanganan Kasus Campak dan Gizi Buruk di Asmat Jadi Percontohan di Daerah Lain
Selain itu, peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sendiri lemah.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA, JAKARTA- Sinergitas lembaga dan kementerian dalam menanggulangi kasus KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua, akan dijadikan percontohan untuk penanganan daerah-daerah lain yang berpotensi mengalami kasus serupa.
"Sesuai arahan Kantor Staf Presiden, integrasi program di Asmat menjadi piloting (percontohan) dan harus direplikasi untuk kasus serupa atau pada daerah bermasalah dan berpotensi bermasalah," ujar Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, Jumat (23/3/2018).
Selama ini, belum terintegrasinya program antar (K/L) membuat penanganan berbagai masalah sosial dasar masyarakat, termasuk kesehatan, kata dia, berjalan tak optimal.
Baca: Menengok Padatnya Kawasan Johar Baru Lewat Kamar Mandi Umum
Selain itu, peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sendiri lemah.
Dampaknya, masih banyak daerah-daerah kategori rawan bermasalah kesehatan. "Kita mendorong daerah menyadari itu sebagai masalah, karena ini otonomi daerah. Pemberdayaan di daerah itu sendiri harusnya dioptimalkan. Jangan melulu meminta kepedulian pusat," ujarnya.
Saat ini Kementerian Kesehatan tengah fokus untuk melakukan pemulihan pasca pencabutan KLB gizi buruk dan campak di Asmat pada pertengahan Januari lalu.
Baca: 2 Tahun Jalankan Prostitusi Online Jilid Dua, Ini Besaran Komisi yang Didapatkan Germo
Tahap pemulihan ini ditargetkan selesai hingga akhir 2018 mendatang.
"Sekarang kita sedang fokus untuk melakukan sweeping ulang, tidak hanya balita tetapi juga orang dewasa dan ibu hamil. Sweeping karena khawatir ada warga yang terlewat pada ORI (Outbreak Response Immunization) saat tanggap darurat. Tapi kali ini tidak hanya campak, tapi imunisasi lengkap," jelasnya.
Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi juga mengatakan, koordinasi antara kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dasar masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas koordinasi dan sinergitas tersebut harus terus ditingkatkan. Penanganan krisis Asmat yang dikordinasikan oleh KSP Moeldoko, menjadi pelajaran kordinasi antar kementerian.
"Pada kasus Asmat kemarin menjadi pelajaran berharga dalam menangani persoalan dari lintas kementerian," ujar Sanusi.
Penguatan koordinasi kementerian yang selama ini telah berjalan sejatinya dapat menghasilkan kesamaan data dan informasi. Sehingga, pemerintah dapat melakukan deteksi dini atas segala permasalahan yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, koordinasi dilakukan bukan sekedar mencari solusi, namun menciptakan program demi kesejahteraan masyarakat. "Sekarang sudah mulai muncul koordinasi yang lebih fokus untuk mengatasi masalah-masalah tertentu," tuturnya. (Warta Kota/ Ahmad Sabran)
