Mahfud MD: Pejabat Mana yang Paling Bersih di Negeri Ini yang Kembalikan Gaji? Enggak Ada

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Besaran hak keuangan yang diterima anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menimbulkan polemik di masyarakat.

Ada pihak yang berpendapat dewan pengarah dan pimpinan BPIP sebaiknya mengembalikan atau menolak besaran gaji anggota BPIP yang di antaranya ada yang mencapai Rp lebih dari 100 juta.

Baca: Diburu Polisi Karena Mencuri dan Memerkosa, Ketika Ditangkap Ditemukan Narkoba dari Pria Ini

Hal tersebut mendapat respons dari salah satu anggota BPIP Mahfud MD. Dia menyatakan bahwa tidak ada mekanisme pengembalian gaji.

"Enggak ada mekanisme pengembalian gaji. Coba lihat, pejabat mana saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah kembalikan gaji? Siapa coba? Enggak ada, karena enggak ada mekanisme pengembalian gaji itu," tutur Mahfud di Kantor BPIP, Kamis (31/5/2018).

Baca: Selain Diana, Ini Daftar 4 Putri Bangwasan yang Hidupnya Berakhir Tragis, Satunya dari Indonesia

"Pengembalian gaji, dan itu kan UU, berlaku ke masyarakat di mana mengikat orang. Kalau anda menolak ndak bisa. Masuk dikirim ke rekening anda, kalau enggak suka sedekahkan ke negara lewat penerimaan negara bukan pajak," sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud kembali mempertegas bahwa tidak ada mekanisme pengembalian gaji.

Baca: Tampil Kekinian, Sandiaga Uno Pakai Kacata Mata Model Aviator, Ternyata Kurang Cocok

"Enggak ada mekanisme kembalikan kecuali mengundurkan diri. Tapi kami kan enggak mengundurkan diri. Ini mau membela Pancasila, mau melawan radikalisme. Senang mereka kalau kami mengundurkan diri," paparnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Polemik Hak Keuangan Pejabat BPIP, Mahfud MD: Enggak Ada Mekanisme Pengembalian Gaji