Beda Anas Urbaningrum dan Nazaruddin Soal Remisi Idul Fitri

Remisi kembali diajukan dan diberikan kepada Nazar karena napi kasus korupsi yang satu ini telah memperoleh status Justice Collaborator (JC).

Beda Anas Urbaningrum dan Nazaruddin Soal Remisi Idul Fitri
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membacakan nota pembelaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (18/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng.(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM menyetujui hanya tujuh narapidana kasus korupsi mendapatkan potongan hukuman atau remisi khusus dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2018.

Di antara napi yang berbahagia memperoleh remisi itu adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazarudin.

Kali ini, Nazar bakal memperoleh masa hukuman selama dua bulan.

Remisi kembali diajukan dan diberikan kepada Nazar karena napi kasus korupsi yang satu ini telah memperoleh status Justice Collaborator (JC).

"Nazar karena dari dulu dapat remisi dengan sudahnya dia dapat status Justice Collaborator atau JC, maka Hari Raya ini kami sudah diajukan remisinya. Tapi, asimilasi Nazar tidak dapat. Kalau Anas tidak dapat remisi karena enggak dapat JC," ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Wahid Husein saat dihubungi.

Saat ini, pihak Lapas Sukamiskin masih menunggu Surat Keputusan (SK) persetujuan pemberian remisi dari Kemenkumham.

"Nazar dua bulan, tapi SK-nya belum turun ke kami. Mungkin besok (hari ini) atau hari-Lebaran H ada," jelasnya.

Menurut Wahid, sebagaimana PP No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur adanya syarat memperoleh status JC dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu terhadap napi kasus kejahatan luar biasa, termasuk napi kasus korupsi, yang diusulkan atau diberikan mendapat remisi.

Remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan HAM membutuhkan syarat lain, yakni mendapatkan status justice collaborator.

Status itu bisa diberikan oleh jika napi tersebut bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan.

Baca: 83 Napi Koruptor dan 7 Napi Teroris Dulang Remisi Lebaran

Halaman
1234
Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved