Siswa SMP Tidak Mampu di Depok Akan Dapat BOS Rp 3 Juta Per Tahun
Bila sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk memberi BOS kepada setiap siswa.
Penulis: Bima Putra | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, SUKMAJAYA - Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin menjelaskan adanya perbedaan regulasi dalam alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada siswa SMP tidak mampu di Depok.
Bila sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk memberi BOS kepada setiap siswa.
Sekarang APBD khusus diperuntukkan untuk memberikan BOS kepada siswa tidak mampu yang bersekolah di SMP swasta.
• Dikira Boneka, Mayat Bayi Mengambang dan Membusuk di Kali Poris Plawad Tangerang
Rencana perubahan regulasi ini akan dilakukan pada semester dua mendatang.
"APBD kita khususkan untuk siswa miskin. Jadi kalau untuk SMP swasta siswa miskin itu benar-benar gratis, enggak disubsidi setengah-setengah. Dari APBN dapat juga, tapi dana di APBD kita fokuskan ke siswa miskin," kata Thamrin saat dihubungi wartawan, Sabtu (21/7/2018).
• Sang Ayah Dicekik dan Anaknya yang Berusia 6 Tahun Dipukul Pemuda Saat Berkendara di Sukabumi
Karena perubahan regulasi itu, terjadi perubahan pada besaran dana BOS yang diterima siswa tidak mampu.
Bila pada tahun ajaran baru sekarang setiap siswa mendapat BOS sebesar Rp 25 ribu per bulan.
Pada semester mendatang setiap siswa tidak mampu yang bersekolah di SMP swasta mendapat bantuan Rp 3 juta per tahun.
"Untuk SMP itu Rp 25 per siswa per bulan. Untuk semester kedua di perubahan anggaran nanti. Siswa yang tidak mampu di SMP swasta ini kita bantu. Bantuannya sebesar Rp 3 juta per siswa, per tahun," ujarnya.
Perihal dana, Thamrin mengaku belum dapat memastikan anggaran yang diperlukan untuk menjamin aktivitas belajar siswa tidak mampu.
Menurutnya ada sejumlah SMP swasta yang masih membuka pendaftaran hingga membuat jumlah siswa belum bisa dipastikan.
Nantinya, selain untuk memberikan BOS kepada siswa tidak mampu, data siswa tidak mampu ini akan diteruskan hingga ke tingkat SMA.
Hal ini guna mengantisipasi lonjakan siswa pendaftar jalur tidak mampu di tingkat SMA mendatang.
"Ini akan jadi database kita. Database ini juga akan kita serahkan ke SMA juga, jadi berkesinambungan. Jadi kita maunya sampai SMA mereka terus dibiayai sama APBD. Dari mulai tingkat SMP kelas VII itu sudah kita fokuskan jumlahnya, ini termasuk SMPN juga," lanjutnya.