2.000 Lebih PNS Terpidana Korupsi Masih Aktif: Respons Mendagri, Sikap Menpan RB Hingga Saran KPK
Febri meminta agar PPK segera memberhentikan agar tidak terjadi kerugian negara tambahan
Penulis: MuhammadZulfikar | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat, ada sekitar 2.674 pegawai negeri sipil (PNS) merupakan terpidana korupsi.
Bahkan, mayoritas PNS tersebut masih tercatat berstatus aktif PNS.
"Dari 2.674 itu, yang diberhentikan dengan tidak hormat sebanyak 317 PNS, sementara yang aktif ada sebanyak 2.357 PNS," ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung KPK, Rabu (5/9/2018) kemarin.
BKN akan memblokir data PNS terpidana korupsi yang tercatat di data kepegawaian nasional sebagai langkah meminimalisasi potensi keuangan negara, seperti pembayaran gaji dan kesulitan naik pangkat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan pihaknya segera menggelar rapat koordinasi menyikapi temuan ribuan terpidana korupsi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Nantinya, ujar mantan Wakapolri ini, rapat koordinasi dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
"Iya itu akan segera dirakorkan (dengan) Mendagri, karena ini sudah Jumat, keliatannya Senin. Kita tunggu Rakornya dulu. Baru nanti akan kita putuskan dengan tegas," ujar Syafruddin di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).
Meski tak menyebutkan secara gamblang sikap pemerintah terkait hal tersebut, Syafruddin memastikan keputusan pemerintah akan tegas.
"Ya nanti, lihat kan enggak boleh satu pihak, karena itu menyangkut banyak pihak," lanjutnya.
Mendagri Kaget
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan ada target dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memecat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) koruptor yang masih aktif, hingga akhir tahun ini.
"Target BKN kan akhir tahun selesai. Saya tadi sudah ketemu Menteri PAN-RB secara singkat akan ada rakor membahas ini, yang mana ini sudah menjadi atensi menteri PAN-RB, BKN, dan KPK," ucap Tjahjo usai silaturahmi dengan pimpinan KPK bersama para Gubernur terpilih di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).
Tjahjo mengaku kaget dan baru mengetahui banyak PNS koruptor yang masih aktif di sejumlah daerah. Tjahjo pun baru mengetahui informasi sebanyak 2000 lebih PNS koruptor yang masih aktif saat bertemu dengan BKN dan KPK.
"Justru saya kemarin baru tahu lho itu. Iya ada 2000 lebih (PNS koruptor yang masih aktif)," terangnya.
• Edaran Bupati Bireun: Nonmuhrim Dilarang Duduk Bareng di Cafe, Didukung FPI, Kritik Keras DPRA
• Tunggak Surat Tilang 8 Bulan, Rizki Akhirnya Mampu Bayar Berkat Kenakan Jaket Uber
• Pelatih Selangor FA Sebut Evan Dimas-Ilham Udin Lebih Baik dari Bambang Pamungkas-Elie Aiboy
Berdasarkan data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut ialah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Manokwari.
