Bawaslu Sebut Seluruh Baliho dan Spanduk Caleg yang Beredar di Tangsel Saat Ini Ilegal

Bawaslu Tangerang Selatan menyatakan seluruh baliho dan spanduk bergambar calon legislatif yang beredar di Tangsel saat ini adalah ilegal

Bawaslu Sebut Seluruh Baliho dan Spanduk Caleg yang Beredar di Tangsel Saat Ini Ilegal
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Kantor Bawaslu Tangsel, di Jalan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (1/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan seluruh baliho dan spanduk bergambar calon legislatif (caleg) yang beredar di Tangsel saat ini adalah ilegal.

Hal itu karena alat peraga kampanye (APK) tersebut belum ada yang diverifikasi oleh KPU Tangsel dan maraknya baliho dan spanduk individu caleg tanpa persetujuan partai.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Tangsel, Slamet Sentosa, selepas rapat koordinasi dengan perwakilan partai peserta pemili di kantor Bawaslu Tangsel, Jalan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, Tangsel (1/10/2018).

"Seluruh baliho dan spanduk yang tersebar saat ini ilegal. Belum melalui proses verifikasi dari KPU. Yang ke dua, pemasangan spanduk pribadi, harus ada persetujuan dari parpol," ujar Slamet.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pemilu kali ini, pesertanya adalah partai politik, sehingga tidak diperkenankan memasang APK perorangan.

"Terkait dengan pemasangan APK, di mana sudah mulai muncul APK yang menurut kami tidak sesuai arahan KPU, termasuk APK yang sudah dipasang mandiri oleh caleg itu menurut peraturan tidak ada. Semua APK dipasang oleh partai politik, bukan oleh caleg.  Jadi konsepnya kalau pemilu sekarang, peserta pemilu adalah parpol jadi semua yang berkaitan dengan proses tahapan pemilu, untuk sekarang tahapan kampanye, itu muaranya ke partai politik," paparnya.

Slamet mengatakan, sampai saat ini, pihaknya sudah menemukan puluhan baliho dan spanduk yang melanggar di sejumlah wilayah.

Peserta Pemilu di Jakarta Barat Komitmen untuk Kampanye Damai

Trik Memilih Warna Hijab yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang, Perhatikan Hal Ini

Maju Melalui PKPI, Ini Alasan Vera Angelina Berani Jadi Caleg di Usia 26 Tahun

Setelah rapat koordinasi tersebut, partai akan diberi waktu selama tiga hari untuk menertibkannya. Jika hal itu tidak dilakukan, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk menirinkan paksa APK tersebut.

"Kita baru temukan puluhan, di wilayah serpong setu, pamulang sebagian, Ciputat ada. Harapan kami setelah acara ini parpol bisa mengendalikan caleg-calegnya untuk tertib," harapnya.

"APK yang kami anggap melanggar belum ditertibkan oleh partai ya kita akan melakukan penertiban," tutup Slamet.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved