Gempa di Donggala

Bandingkan Era SBY dan Jokowi Saat Gempa dan Tsunami, Fahri Hamzah Desak Jusuf Kalla Ambil Kendali

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bandingkan era SBY dan Jokowi ketika menghadapi gempa dan tsunami hingga kemudian mendesak Jusuf Kalla ambil kendali.

Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
YouTube/Najwa Shihab
Fahri Hamzah 

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membandingkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) ketika menghadapi peristiwa gempa dan tsunami.

Hal tersebut disampaikannya melalui laman Twitter pada Selasa (2/10/2018).

Fahri Hamzah mengatakan kepada Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden (wapres) adanya sebuah kelu pagi ini.

Ada sebuah perasaan bersalah dan menyesal terjadinya luka akibat peristiwa Tsunami di Palu dan Donggala.

Peristiwa itu juga mengingatkan Fahri Hamzah ketika SBY dan JK menghadapi musibah yang sama di akhir Desember 2004 lalu.

Kala peristiwa Tsunami di Aceh terjadi, kata Fahri, SBY sedang berada di Papua untuk merayakan malam natal bersama pada 26 Desember 2004.

Peristiwa tsunami dan gempa yang melanda Aceh membuat dunia berguncang.

Saat terjadinya peristiwa, SBY dan JK baru saja dilantik pada 20 Oktober 2004.

Fahri mengemukakan, setelah 2 bulan berselang, peristiwa tsunami terjadi di Aceh.

"Pukulan ini seperti mematikan. Kita semua terdiam, kita semua kehilangan," imbuhnya.

Meski demikian, Fahri mengatakan, pemerintaan SBY yang masih seumur jagung saat itu hidup, dari jauh presiden baru memegang kendali.

Fahri mengatakan ia ingat ketika kedua pemimpin Indonesia itu terbang ke Aceh untuk melihat kondisi korban tsunami.

JK saat itu berkunjung ke Banda Aceh dan SBY ke Lhokseumawe untuk menemui rakyatnya.

Fahri menyatakan, saat kedua pemimpin tersebut berada di sana dan Jakarta mengalami kekosongan.

Namun, komando dijalankan dari jauh dan Jakarta tetap bergerak.

Kala itu menurut Fahri, Indonesia belum memiliki perangkat seperti lembaga BNPB dan UU penanganan bencana.

Follow Juga:

Bahkan, Indonesia juga belum memiliki alat canggih mitigasi bencana saat tsunami Aceh.

"Tapi kita punya semangat. Kita punya tekad bersama," imbuhnya.

Setelah tampak membandingkan peristiwa tsunami dan gempa yang dihadapi era SBY dan Jokowi, Fahri Hamzah tampak mendesak JK untuk mengambil kendali.

"Tapi, @Pak_JK yth, Allah SWT Mentakdirkan bapak masih bersama bangsa ini. Ada pengalaman dalam diri bapak. Ambillah kendali," paparnya.

JK diminta Fahri Hamzah untuk mohon kepada Jokowi untuk mengambil kendali, memimpin rakyat #TsunamiLagi ini yg kini mengena negeri palu, Donggala dan sekiranya.

Fahri Hamzah juga menyinggung soal peristiwa NTB di Lombok dan Sumbawa yang belum lamaini terjadi.

Fahri menegaskan, peristiwa itu belum kering dan saat ini terjadi kembali sebuah luka Sulawesi Tengah.

Korban Tewas Gempa dan Tsunami Palu 844 Orang, Pasha Ungu: Tak Menyangka Akan Ada Bencana Dahsyat

Romahurmuziy Komentari Bantuan Gempa di Palu, Ini Kata Fahri Hamzah

"Ambillah kendali pak, jangan biarkan rakyat gelisah oleh ketiadaan kepemimpinan yang efektif. Bapak pasti bisa. Bapak punya pengalaman," terangnya.

Fahri Hamzah menyatakan, pengambilan kendali itu dimaksudkan bukan sebuah persaingan politik, melainkan soal rakyat.

Follow Juga:

"Prestasi bapak juga adalah prestasi pemerintahan Jokowi - JK secara umum. Seperti saya katakan di awal, Saya tidak mengerti mesti menulis apa. Bencana ini membuat kita mencoba melepas basa basi. Ini tentang manusia," jelasnya.

Bayi Korban Gempa yang Digendong Mensos Akhirnya Bertemu dengan Keluarganya

Wali Kota Jakarta Pusat Bakal Hadiri Perayaan Hari Batik Nasional 2018 di Thamrin City

Fahri Hamzah tampak kembali mendesak agar JK mengambil inisiatif dan kendali terkait kondisi gempa dan tsunami di Palu.

"Semoga Allah SWT memberi bapak kekuatan. Mengambil waktu ini bagi kemanusiaan dan bagi rakyat yang kehilangan. Bismillah pak," tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia belum menetapkan gempa dan tsunami Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai bencana nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Tidak, tidak ada (bencana nasional)," ujar Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).

Sebagai alasan, Wiranto mengatakan karena penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sudah baik dan kantor pemerintah daerah setempat juga masih bisa difungsikan.

"Kan daerah masih berfungsi, bencana nasional dinyatakan jika daerah ga berfungsi, seperti di Aceh dulu," kata Wiranto.

"Ini daerah gubernur masih sehat, kantor masih ada, staf masih ada, hanya shock sebentar, penanganan tetap di daerah, Pemerintah Pusat sebagai pendamping, seperti di Lombok dulu," lanjut Wiranto.

Wanita Driver Ojol Bawa Dua Anaknya Ngojek: Ingin Bunuh Diri karena Diabaikan Keluarga

Wanita Driver Ojol Bawa Dua Anaknya Ngojek: Korban KDRT, Anak Trauma Ketemu Ayah dan Makan Mi Instan

Meskipun tidak menjadi bencana nasional, Wiranto menyebutkan sudah ada 18 negara yang siap memberikan bantuan ke Indonesia.

Adapun 18 negara tersebut, diantaranya Amerika Serikat, Perancis, Republik Ceko, Swisz, Norwegia, Hongaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab, Qatar, New Zealand , Singapura, Thailand, Jepang, India, dan China.

Selain 18 negara, Wiranto mengatakan United Nations Development Programs (UNDP) dan kelompok organisasi internaisonal Asia juga sudah mengajukan tawaran bantuan.

"Termasuk UNDP dan kelompok organisasi internasional asia sendiri sudah menawarkan itu," katanya. (TribunJakarta.com/Kurniawati Hasjanah)

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved