Pilpres 2019
Petahana Dituding Tekan Sejumlah Kepala Daerah Agar Beri Dukungan, Timses Jokowi: Pakai Nalar Saja
Kubu petahana dituding menekan sejumlah kepala daerah agar memberikan dukungannya, Timses Jokowi-Maruf Amin langsung angkat bicara.
Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Erik Sinaga
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H
TRIBUNJAKARTA.COM - Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana di Pilpres 2019 dituding menekan sejumlah kepala daerah agar memberikan dukungannya.
Dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com sebanyak 10 bupati dan wali kota di Sumatera Barat ( Sumbar) mendeklarasikan diri mendukung Joko Widodo ( Jokowi) agar kembali menjadi Presiden Indonesia.
Dukungan itu diberikan karena keberhasilan dan perhatian Jokowi ke Sumatera Barat dinilai besar.
Tak hanya di Sumbar, sejumlah kepala daerah di Maluku Utara hingga Riau juga mendeklarasikan dukungannya kepada capres nomor urut 01 itu.
Juru Bicara Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menuding dukungan tersebut terjadi karena adanya tekanan dari Jokowi.
Menurut Andre Rosiade sejumlah kepala daerah itu memilih Jokowi agar jabatannya tetap aman.
Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade saat menjadi narasumber di Talkshow TV One, pada Senin (15/10/2018).
"Patut diduga kepala daerah itu mendukung karena ada tekanan, sehingga mereka mencari aman untuk memilih Jokowi," ucap Andre Rosiade dikutip TribunJakarta.com pada Selasa (16/10/2018).
Tim Sukses (timses) Jokowi-Ma'ruf, Maman Abdurrahman lantas menjawab tudingan tersebut.
• Kabarnya Putra Jokowi Sempat Menilik Rumah yang Dijual Laudya Cynthia Bella di Jakarta Selatan
• Kapok Ikuti Prabowo Jadi Oposan, La Nyalla Dukung Jokowi Dua Periode
TONTON JUGA
Awalnya Maman Abdurrahaman mengatakan wajar apabila Koalisi Adil Makmur menyebut Pilpres 2019 adalah yang terberat bagi Prabowo.
"Memang hari ini posisinya berbeda, Pak Jokowi petahana dan Pak Prabowo posisinya sama dengan di 2014," ucap Maman Abdurrahman.
"Kalau kita pakai apple to apple wajar kalau dianggap kubu sebelah itu berat," tambahnya.
Namun Maman Abdurrahman menjelaskan soal petahana yang menekan kepala daerah adalah tudingan yang tidak mendasar.
