Komite Penghapusaan Bensin Bertimbal Gandeng BPTJ Urus Pencemaran Udara di Jakarta
Salah satu solusinya bisa dilakukan dengan memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Penulis: Suci Febriastuti | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti
TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bekerjasama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan International Counsil on Clean Transportation (ICCT) untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta.
Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk Soot-free Urban Bus Fleet program yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudi, Kepala BPTJ Bambang Prihartono, dan Clean Air Lead dari ICTT Ray Minjares.
Menurut WHO, kata Safrudin, pada 2016 partikel debu berkontribusi terhadap 79.700 kematian dini di Indonesia dan Ozon menyumbang lebih dari 900 kematian.
"Sementara di Jakarta pada tahun yang sama, 58,3 persen warga kota mengalami sakit akibat pencemaran udara dan harus membayar biaya medis Rp 51,2 triliun," kata Safrudin di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).
Ray dari ICCT mengatakan perlunya menjalankan kebijakan yang sudah ada yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2109-2029.
Oleh karena itu, salah satu solusinya bisa dilakukan dengan memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Segera menempatkan berapapun jumlah bus bersih dan untuk menurunkan emisi," kata Ray.
• Diduga Dilatari Perselingkuhan, Ini Sederet Cerita Musibah CRV Terjun ke Jurang di Telaga Sarangan
• Sempat Ngantor dan Bersumpah Tak Tahu Sebelum Diringkus KPK, Bupati Neneng Dinonaktifkan dari Golkar
Sebagai perwakilan dari pemerintah, Bambang mengatakan nantinya KPBB dan ICCT akan merumuskan konsep transportasi Jakarta secara detail lalu agar Perpres tersebut dapat di implementasikam.
"Mereka nanti akan membantu kita untuk mendetailkan. Di dalam Perpres itu kan baru judul-judulnya besar, detailnya seperti apa, lalu bagaimana deliverynya, bagaimana pengoperasiannya," kata Bambang.
"Nah itu kita perlu teknik asisten. Itulah yang kita butuhkan dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 55 tahun 2018," lanjutnya.
Untuk diketahui, DKI Jakarta telah memulai program soot-free bus sejak digunakannya bahan bakar gas (BBG) sebagai bahan bakar Transjakarta.
