Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Polemik Kursi Wagub Antara Gerindra dan PKS Diakhiri
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta polemik perebutan kursi wakil gubernur antara Gerindra dan PKS segera diakhiri.
Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta polemik perebutan kursi wakil gubernur antara Gerindra dan PKS segera diakhiri.
Hal ini melihat situasi antara keduanya, yang semakin tak jelas dalam membuat kesepakatan terkait kader yang maju lantaran proses komunikasi yang masih alot.
"Enggak usah terlalu lama berpolemik, harus segera diakhiri. Kalau titik buntu ya gubernur inisiasi, bisa kok. Antara gubernur dan dua partai politik," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).
Menindaklanjuti polemik tersebut, Gembong menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa lebih proaktif dalam berkordinasi dengan dua partai tersebut.
Sebab, Anies bisa melakukan diskusi tersebut apalagi dirinya dinilai netral antara dua partai pengusung.
"Walau gubernur gak punya hak kuat, tapi kan bisa komunikasi dan koordinasi duduk bareng. Harusnya ga susah, kalau ada kemauan. Karena apa? Anies kan dianggap dua partai itu netral. Dia kan bukan unsur partai politik, dengan sosok dia yang mau menengahi, ya mencairkan suasana," kata Gembong.
Sebelumnya, PKS kembali mengingatkan partai Gerindra untuk memenuhi janjinya.
Janji tersebut sesuai dengan komitmen antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa kursi wagub DKI adalah hak PKS.
• Anies Masih Tunggu Surat Kandidat Wakil Gubernur yang Ditandatangani 4 Orang Ini
• Anies Ogah Komentar Soal Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Diminta Prabowo Urusi Kursi Wakil Gubernur
• Penyerapan Anggaran Minim, Fraksi PDIP DPRD DKI Ingatkan Anies Baswedan Soal Wakil Gubernur
Apabila Gerindra tak memenuhi janjinya, hal itu bisa saja menimbulkan kekecewaan para keder PKS yang akhirnya berpengaruh terhadap "mesin" partai di tingkat provinsi dan ranting se-Jakarta pada Pemilihan Presiden 2019.
"Kalau dari atas (pimpinan partai), enggak ada perintah (untuk mematikan mesin partai). PKS itu partai kader. Kalau di bawahnya kader-kadernya kecewa, kemudian tidak berjalan, kira-kira mati enggak mesinnya? Mati," kata Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi sebelumnya.
