Pilpres 2019

Polemik Tampang Boyolali, Tim Prabowo Laporkan Bupati Boyolali ke Bawaslu

Advokat Pendukung Prabowo melaporkan Bupati Boyolali, Seno Samodro, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran pemilu.

Polemik Tampang Boyolali, Tim Prabowo Laporkan Bupati Boyolali ke Bawaslu
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kecewa Pernyataan 'Tampang Boyolali', Warga Gelar Aksi Damai di Sepanjang Jalan Boyolali Kota, http://www.tribunnews.com/regional/2018/11/04/kecewa-pernyataan
Pengunjuk rasa melintas di depan Patung Arjuna Wijaya di pusat Boyolali Kota, Minggu (4/11/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Advokat Pendukung Prabowo melaporkan Bupati Boyolali, Seno Samodro, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran pemilu.

Dalam pembuatan laporan ke kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (5/11/2018), Seno Samodro dilaporkan atas tuduhan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga menguntungkan pihak tersebut sekaligus merugikan pihak lainnya.

Seno juga diduga mengajak massa membenci dan menghina calon presiden Prabowo Subianto.

Kuasa hukum Advokat Pendukung Prabowo, Hanfi Fajri, menuding Seno selaku aparatur negara tak netral karena menyerukan masyarakat Boyolali untuk tak memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019.

"Sehubungan adanya pengerahan massa di Gedung Balai Sidang Mahesa yang terjadi di Kabupaten Boyolali, yang diduga dilakukan Bupati Boyolali, Seno Samodro, dengan menyerukan agar tak memilih Prabowo dalam Pilpres 2019," ujarnya di kantor Bawaslu RI.

Selain itu, kata dia, Seno telah melontarkan kalimat-kalimat menghina Prabowo yang bernada provokatif.

Sehingga, dia menilai, upaya itu dapat merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Unodalam Pilpres 2019.

"Menguntungkannya itu dengan pernyataan supaya tidak milih Pak Prabowo. Nah itu sangat jelas ada keberpihakan," ujarnya.

Para pendukung Prabowo tersebut menyertakan barang bukti berupa video aksi protes warga Boyolali, serta lampiran tangkapan layar (screenshoot) pemberitaan aksi tersebut.

Atas perbuatan itu, Bupati Boyolali Seno Padowo diduga telah melanggar pasal 282 juncto pasal 386 juncto pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Sedangkan di Undang-Undang ASN kepala daerah itu masuk kategori pejabat negara.

Halaman
1234
Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved