Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Masalah Dengan PT KAI Terkait Pembangunan Skybridge Tanah Abang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menemui kendala dengan PT KAI terkait pembangunan Skybridge Tanah Abang.
Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menemui kendala dengan PT KAI terkait pembangunan Skybridge Tanah Abang.
"Ada beberapa hal yang terkait dengan KAI, ya dibicarakan. Seperti juga kalau kita membangun sesuatu, kalau ada kebaruan pasti ada hal-hal yang dituntaskan. Tapi biasa aja, bukan masalah," ujar Anies Baswedan, Selasa (13/11/2018).
Anies menyampaikan persoalan antara PT.KAI dan Sarana Jaya terkait pembangunan Skybridge Tanah Abang bisa segera diselesaikan.
Diketahui, sebelumnya Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, ada empat hal yang belum disepakati antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT KAI terkait dengan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Keempat permasalahan tersebut terkait dengan aset PT.KAI, flow penumpang, sarana prasarana pendukung skybridge, dan pengamanan di sekitar skybridge.
Teguh mengatakan PT. KAI sebetulnya telah bersedia membuka gerbang, tembok stasiun Tanah Abang menuju Skybridge itu selama Pemprov DKI Jakarta bisa menjamin beberapa hal terkait asetnya.
Sebab, Teguh menuturkan PT.KAI masih menganut hukum Belanda dimana 18 meter dari stasiun menjadi tanah milik KAI.
Sementara Pemprov DKI menyatakan dengan UU Pertanahan yang baru, sebenarnya tanah itu sudah masuk asetnya pemprov DKI.
• Anies Baswedan Lantik 225 Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
• Fraksi PDI Perjuangan: Pembangunan Skybridge Tanah Abang Tidak Melalui Kajian yang Matang
"Seluruhnya adalah milik Republik Indonesia. Yang digunakan untuk warga Indonesia. Kita gak tanya kan yang naik itu KTP nya DKI atau KTP Banten, kan tidak. Kita ini melayani seluruh warga Indonesia. Berhentilah berfikir seakan akan kita ini bukan institusi negara. Apapun pencatatannya seluruhnya milik Indonesia. Saya harap semua berfikir perspektif Indonesia," tegas Anies.
