Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Setuju Kebijakan Jalan Berbayar untuk Kendaraan Roda Dua
Prasetyo Edi mengaku setuju dengan wacana kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar yang diberlakukan untuk kendaraan roda dua
Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku setuju dengan wacana kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar yang diberlakukan untuk kendaraan roda dua.
"Sepakat saya, jadi gini, saya harus obyektif memandang itu pemerintah sedang bangun transportasi massal, ada namanya MRT, LRT, busway nah pemerintah harus berfikir bagaimana pembayaran masyarakat untuk naik kesitu tapi jangan kemahalan harus yang bijak supaya orang lari ke situ," kata Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Pria yang akrab disapa Pras itu, menilai bahwa kebijakan itu cukup efektif untuk mengurangi macet di Ibukota.
Sebab, lewat pemberlakuan tersebut lebih banyak masyarakat Ibukota yang beralih ke transportasi umum.
"Bagaimana mengurai macet? Cuma itu caranya. Akhirnya uang masyarakat bisa disimpen buat kepentingan lain. Sekarang pembangunan udah bagus sekali, dari Thamrin ke Sudirman sangat bagus, pakai motor nanti bisa ditaro dimana, kan terintegrasi semua," kata Pras.
• Kunjungi Kampung Iklim, Wakil Wali Kota Jaksel Diberi Pare oleh Warga
Sebelumnya, dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, sepeda motor diketahui telah dilarang melintasi ruas jalan berbayar.
Namun, PLT Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko memastikan beleid ini tidak akan berlaku lagi lantaran Pemprov DKI sedang menyusun perda mengenai jalan berbayar.
"Bedalah (tarif) roda dua dengan roda empat. Bisa jadi (tarifnya) lebih murah bagi yang berkontribusi pada kemacetan lebih parah," tutur Sigit, pada wartawan Rabu, (21/11/2018).
