Prabowo Dianggap Blunder Soal Yerusalem: Timses Membela, Lawan Bilang Tak Paham Sejarah

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sikap politik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto atas sikap Australia akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem menuai komentar beragam.

Pernyataan Prabowo Subianto disampaikan saat berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta pada Rabu (21/11/2018).

"Mengenai pemindahan kedutaan, saya belum membaca mengenai keputusan (final) Australia mengenai pemindahan kedutaannya ke Yerusalem," ujar Prabowo Subianto.

"Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri. Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka," terang Prabowo Subianto.

TribunJakarta.com menghimpun sejumlah perspektif yang pro dan kontra terhadap sikap politik Prabowo Subianto tersebut, seperti dari pengamat dan kubu pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Prabowo tak paham sejarah

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkejut dengan sikap Prabowo Subianto yang tidak mempersoalkan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem dari Tel Aviv, Israel.

Hasto menganggap pernyataan Prabowo Subainto ahirtoris alias tak mengerti sejarah. Karena menurut hukum internasional Yerusalem berstatus quo.

"Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina seluas-luasnya. Hal ini bagian dari perintah konstitusi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dengan demikian sikap Pak Prabowo tersebut ahistoris,” ucap Hasto seperti dilansir Tribunnews.com pada Jumat (23/11/2018).

Menurut dia, keputusan politik Prabowo Subianto tersebut kontradiktif dengan persepsi yang dibangun selama ini. Retorika pidato Ketua Umum Gerindra itu  tidak sesuai dengan keputusan politiknya.

“Sikap Indonesia sangat tegas, menyesalkan keputusan Australia tersebut. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya ketegasan sikap Presiden Jokowi tersebut,” tambah dia.

PDI Perjuangan bisa memahami spekulasi yang muncul bahwa sikap Prabowo tersebut sebagai sinyal untuk mendapatkan dukungan pihak-pihak tertentu, termasuk luar negeri.

Hasto menyayangkan jika itu yang disasar, Prabowo Subianto melihat Pilpres sekadar kontestasi tanpa dilandasi prinsip bernegara sesuai konstitusi.

"Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu pada konstitusi, dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk mencari solusi atas status Yerusalem tersebut yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional,” ujar dia.

Secara tidak langsung, Hasto meminta Prabowo Subianto tidak menggadaikan kebijakan politik luar negeri untuk kepentingan sempit.