Pilpres 2019

Prabowo Dianggap Blunder Soal Yerusalem: Timses Membela, Lawan Bilang Tak Paham Sejarah

Prabowo Subianto dianggap tak memahami konstitusi ketika bersikap biasa soal langkah Australia memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.

Penulis: Yogi Gustaman | Editor: Erik Sinaga
KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo
Infografik Profil Prabowo Subianto. 

Dukung penuh palestina

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan Prabowo Subianto tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur jelas mengecam langkah pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Selama ini Pak Prabowo aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina dan beliau juga hadir dalam berbagai aksi-aksi serta memberikan sumbangan ketika berlangsung aksi bela Palestina. Jadi jelas keberpihakan Pak Prabowo kepada Palestina," ujar Andre saat dihubungi pada Jumat, (23/11/2018).

Andre mengatakan terkait sikap Australia yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusaem merupakan sikap negaranya.

Prabowo Subianto menghormati kebijakan sebuah negara.

"Berpulang kepada sikap Australia ya itu dikembalikan kepada Australia. Pak Prabowo mencoba menghormati sikap tetangga kita. Enggak ada hubungan soal bagaimana sikap Pak Prabowo soal Palestina. Enggak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi komitmen Pak Prabowo soal Palestina," kata dia.

Ucapan Prabowo sikap oposisi

Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ketinggalan mengomentari Prabowo Subianto yang tak ingin mencampuri langkah Australia memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, sikap Prabowo Subianto adalah sikap oposisi. Berbeda halnya jika yang berbicara demikian kader Partai Golkar yang notabene partai pengusung pemerintah.

"Itu kan pandangan politik dan namanya oposisi. Dia tidak perlu ikut pemerintah kan. Kecuali kalau dia Partai Golkar ya bisa ditegur," kata Wapres JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Lanjut Wapres JK sikap perorangan maupun partai politik dalam menyikapi satu persoalan tak mesti sama dengan sikap pemerintah dan semua diserahkan kepada masyarakat yang menilai.

Pemerintah Republik Indonesia tegas menolak keras rencana Australia memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.

"Jadi tidak harus sama dengan pemerintah. Nanti masyarakat menilai. Partai A begini sikapnya. Partai B begini. Masyarakat menilai, bukan pemerintah," sambung mantan Ketua Umum Golkar itu.

Orang dekat dipertanyakan

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved