KPU Tangerang Selatan Gandeng Lembaga Survei Identifikasi Besarnya Angka Golput
KPU Tangerang Selatan (Tangsel) menggandeng lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI) untuk mengidentifikasi besarnya angka golput di wilayah Tangsel
Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - KPU Tangerang Selatan (Tangsel) menggandeng lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI) untuk mengidentifikasi besarnya angka golput di wilayah Tangsel.
Hasilnya disampaikan kepada para perwakilan partai politik, Wali Kota, perwakilan DPRD Kapolres, dan perwakilan Kodim 0506 Tangerang, di kantor KPU Tangsel, Jalan Buana Kencana, Serpong, Tangsel, Rabu (9/1/2019).
"Jadi kota Tangerang Selatan sejak tahun 2014, jumlah pemilih yang pada pemilihan nasional dan pemilu daerah, itu tidak lebih dari 70%, tertinggi 69% pada Pilpres 2014. Kemudian target RPJMN pemilih 2019, itu 77,9%," ujar Komisioner KPU Tangsel, Ade Wahyu saat membuka acara tersebut.
"Survei ini untuk mengidentifikasi, di mana sebenarnya titik lemah masyarakat tidak memilih," tambahnya.
Namun, niat mengidentifikasi golput dengan hasil survei, justru menimbulkan keraguan.
Pasalnya, survei dari ASI memiliki margin eror yang tinggi, 8%.
Survei dilakukan di empat kecamatan, namun hanya dengan responden sebanyak 120 atau 30 per kecamatan, dan hanya dalam waktu lima hari, 16 - 20 Desember 2018.
Angka tersebut sangat kecil. Sebagai gambaran, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Pamulang saja ada 180 ribuan orang.
30 orang perwakilan responden bahkan tidak mencapai 0,1% dari jumlah DPT tersebut.
Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an, mengakui survei yang dilakukan memiliki margin eror yang tinggi. Hal itu karena sedikitnya responden.
"Ya memang margin of error relatif tinggi, sekitar 8%, tinggi memang tinggi, kita akui memang."
"Semakin banyak responden semakin kecil margin of error, semakin kecil semakin besar margin of error," papar Ali.
Ali membeberkan kualitas margin eror yang tinggi karena budget yang kecil dari KPU sendiri.
"Ini terkait budget dan seterusnya, tapi ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena ini survei bukan angket," ujarnya.